harianamanat
BIMA — Ada yang menarik dari perjalanan hampir dua tahun kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi. Di tengah berbagai kritik dan sorotan masyarakat yang muncul melalui media sosial maupun media online, Bupati Ady memilih untuk tidak banyak meladeni kritik tersebut.
Tidak melalui pernyataan panjang di media. Tidak pula meminta jajaran humas pemerintah daerah untuk menjawab satu per satu kritik yang muncul.
Bupati justru terlihat memilih cara lain: bekerja, membawa program, dan menunjukkan hasilnya kepada masyarakat.
Sikap tersebut beberapa kali terlihat dalam kegiatan Selasa Menyapa, program pelayanan langsung Pemerintah Kabupaten Bima yang digelar dua kali dalam sebulan dan mempertemukan langsung pemerintah dengan masyarakat di desa-desa.
Dalam sejumlah kesempatan Selasa Menyapa, Bupati Ady mulai terbuka menyampaikan berbagai capaian pemerintahannya. Mulai dari keberhasilan membawa program pemerintah pusat, termasuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu (PPPK PW), hingga persoalan penggajian PPPK PW.
Terbaru, saat Selasa Menyapa di Kecamatan Palibelo, Bupati Ady juga menjawab sorotan terkait anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang baru diterima Pemerintah Kabupaten Bima sebesar sekitar Rp277 miliar.
Menurut Bupati, dirinya tidak ingin memperdebatkan apakah anggaran tersebut diperoleh melalui lobi atau mekanisme lainnya.
Yang terpenting, kata dia, pemerintah pusat telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Bima untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan gaji PPPK PW.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Bupati Ady seolah ingin menjadikan hasil kerja sebagai jawaban atas kritik, bukan perdebatan di ruang publik.
Apalagi, pekerjaan rumah Kabupaten Bima masih cukup besar. Salah satunya adalah persoalan pembangunan manusia, mengingat posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima masih berada pada kelompok bawah di NTB.
Karena itu, Bupati Ady tampaknya memilih fokus pada pekerjaan yang menurutnya lebih penting: bagaimana pemerintah hadir dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
OPD DIMINTA TURUNKAN PROGRAM KE SELASA MENYAPA
Bukan hanya berbicara tentang capaian, dalam kegiatan Selasa Menyapa Bupati Ady juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah pola pelayanan agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat diminta diarahkan dan dibawa ke lokasi pelaksanaan Selasa Menyapa.
Bagi Bupati, Selasa Menyapa bukan sekadar kegiatan kunjungan pemerintah ke desa. Program tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengeksekusi langsung kebutuhan masyarakat, sepanjang program tersebut memungkinkan untuk direalisasikan.
Karena itu, berbagai bentuk pelayanan dan bantuan mulai diarahkan hadir dalam kegiatan tersebut.
Mulai dari pemberian makanan tambahan (PMT), bantuan pangan, bantuan usaha pengolah makanan, bantuan bagi para penenun, penyandang disabilitas, pegiat pariwisata, hingga anak-anak muda desa yang memiliki kemampuan mengembangkan dan menghidupkan UMKM di desanya.
Tidak berhenti di sana.
Program gotong royong, rabat jalan desa, pemasangan talud, penguatan Posyandu, pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, pelayanan BPJS, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gratis, hingga pemeriksaan kesehatan hewan juga diarahkan untuk dapat hadir melalui Selasa Menyapa.
Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya datang untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat langsung mendapatkan pelayanan dan solusi sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.
INGIN JADIKAN SELASA MENYAPA SEBAGAI INOVASI DAERAH
Bupati Ady Mahyudi juga mendorong para kepala dinas dan seluruh OPD agar tidak sekadar hadir dalam kegiatan Selasa Menyapa.
Ia ingin setiap OPD memiliki inovasi dan gagasan baru untuk mendukung pelayanan langsung tersebut.
Targetnya bukan hanya membuat Selasa Menyapa berjalan sukses, tetapi menjadikannya sebagai sebuah inovasi daerah yang menjadi salah satu wajah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan Bupati kepada jajarannya cukup sederhana: program pemerintah jangan hanya berhenti di atas meja dan dokumen perencanaan. Jika bisa menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung, bawa dan hadirkan di tengah masyarakat.
Dengan demikian, Selasa Menyapa perlahan bukan hanya menjadi agenda rutin dua kali dalam sebulan.
Ia diarahkan menjadi sebuah pola baru pelayanan pemerintahan: pemerintah datang, mendengar, melihat kebutuhan, dan sebisa mungkin langsung memberikan solusi.
Di tengah kritik yang terus bermunculan, Bupati Ady tampaknya memilih untuk tidak menjadikan perdebatan sebagai panggung utama.
Ia memilih menjadikan kerja, program dan manfaat yang dirasakan rakyat sebagai cara untuk menjawabnya.
Sebab pada akhirnya, bagi seorang pemimpin, kritik boleh datang silih berganti.
Namun yang akan tinggal dalam ingatan masyarakat adalah satu hal: apa yang benar-benar dikerjakan dan apa yang benar-benar dirasakan rakyat.(Hayanti Haris)
