Fraksi PKS ; IPM Kabupaten Bima Urutan Terakhir di Pulau Sumbawa

Bima, Harian umum amanat.com,-  Indeks Pembangunan Manusia Atau IPM Merupakan Indikator Untuk Mengukur Keberhasilan Dalam Upaya Membangun Kualitas Hidup Manusia. IPM Menjelaskan Bagaimana Penduduk Dapat Mengakses Hasil Pembangunan Untuk Memperoleh Pendapatan, Kesehatan, dan Pendidikan. Berdasarkan Data BPS ( Badan Pusat Statistik ), IPM  Kabupaten Bima Berada Pada Urutan Ke-8 dari 10 Kabupaten/Kota Se-Ntb. Sementara Untuk Wilayah Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima Berada Di Urutan  ke-5  atau terakhir. Tentu Data Ini Sangat Tidak Paralel Dengan Capaian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian  ( WTP ) Yang Sudah Lima Kali Berturut-Turut Diraih Kabupaten Bima Dalam Pengelolaan Keuangan Selama Ini, bahkan dalam hal penghargaan SI MAWAR yang  me Nasional dalam hal pelayanan.

“Tentu Ini Menjadi Sesuatu Yang Memprihatinkan, Ditengah Komitmen Kita Bersama Untuk Memberikan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Menjamin Kesejahteraan Seluruh Masyarakat , “ujar Ilham Yusuf membeberkan apa yang  menjadi Pandangan Umum Fraksi PKS  terhadap Laporan Realisasi APBD Kab Bima d ruang sidang DPRD, senin 22 juni 2020 kemarin, kepada Harian amanat.com.

Ia mengatakan bahwa, Fraksi PKS  Meminta Penjelasan Apa Saja Langkah-Langkah Kebijakan Dan Strategi Yang Akan Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bima Kedepan Untuk Meningkatkan IPM tersebut, Setidaknya Statistiknya Bisa Bergerak Naik Sedikit Tidak Bertengger Terus Di Posisi Terakhir.

Disamping itu Fraksi PKS  Mencermati Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Keluarga Miskin, serta Banyaknya Kritikan dari masyarakat. Hal Tersebut  Adalah Cerminan Tidak Siapnya Pemerintah Kabupaten Bima,  Yang Disebabkan Belum Adanya Data Base Yang Baik Yang Berbasis Pada : By Name By Addres By Foto. Keluarga Miskin Di Kabupaten Bima beradasarkan Data Yang Dikeluarkan BPS  berada Pada Angka 14,76 %, Belum Lagi Data Rentan Miskin.

Terhadap Hal Tersebut, Fraksi Pks Merekomendasikan Kepada Bupati Bima Untuk ;  Kabupaten Bima Harus Memiliki Data Base Keluarga Miskin Dengan Menyempurnakan Basis Data Terpadu Atau Bdt Yang Dikeluarkan Oleh Bps Tahun 2015.  Kabupaten Bima Harus Membuat Kriteria Lokal Tentang Kemiskinan Di Kabupaten Bima.  . Mendorong Desa Menyiapkan Data Penduduk Miskin / Keluarga Miskin Sebagai Basis Data Desa Untuk Kabupaten Bima.. Data Penduduk Miskin Harus Menjadi Acuan Pemberian Bantuan Yang Diprogramkan Atau Dilaksanakan Oleh Seluruh Perangkat Daerah, Sehingga Penanganan Kemiskinan Bersifat Komprehensif Dan Lintas Sektoral, Tidak Hanya Secara Parsial Oleh Dinas Sosial.

Fraksi PKS merekomendasikan juga  Perlunya  diberikan Anggaran Sebesar Rp.1 Milyar Untuk Membangun Pusat Data Terpadu Yang Dipusatkan Di Bappeda Agar Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tepat Sasaran. Pemerintah Daerah Harus Membentuk Tim Khusus Untuk Membantu Desa Dalam Rangka Verifikasi Keluarga Yang Betul-Betul Miskin.

 Fraksi Pks Mengharapkan Bupati Dan Wakil Bupati Bima, Untuk Terus Mengevaluasi Secara Rutin Kinerja Para Pimpinan Perangkat Daerah Dan Jajaran Dibawahnya, Terutama Perangkat Daerah Yang Bersentuhan Langsung Dengan Pelayanan Masyarakat. Sebab Selama Ini Fraksi PKS Masih Menerima Banyak Keluhan Dari Masyarakat Terkait Masih Belum Maksimalnya Pelayanan Pemerintah Daerah. ( 045 )

—bahwasanya orang-orang mukmin yang  melakukan kebaikan bagi mereka surgs  firdaus termpat peristirahatannya.QS. As-Sajadah. Ayat 107.—–