Mendagri Rakor Bahas Inflasi Bersama Gubernur,Bupati dan Walikota di NTB

Daerah, Headline107 Dilihat
banner 468x60

harianamanat.com

Mataram,- Menteri Dalam Negeri Jendral Pol Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi khususnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan dan Recofusing 2% Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, pasca di putuskan nya Penyesuaian Harga BBM Subsidi oleh Presiden Joko Widodo Sabtu lalu.

banner 336x280

Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual di ikuti Gubernur NTB, seluruh Bupati dan Walikota di NTB, Senin 5 September 2022.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menghimbau agar masyarakat kurang mampu dapat terus dijaga, melalui beberapa skema yang akan dilakukan pemerintah, seperti pemberian Jaring Pengaman SOSIAL (JPS) bagi masyarakat kurang mampu, dukungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari DAU atau DBH.

“Kita akan terus berupaya menjaga masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui skema yang telah disusun pemerintah memberikan BLT sebesar 12.4 triliun yang di kelola Kemensos, dukungan untuk pekerja yang dikelola untuk kemenaker sebanyak 9,6 Triliun, Pemda 2 persen dari dana transfer umum yang berasal dari DAU dan DBH,” ucapnya.

Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D menjabarkan, skema pemberian bansos tambahan sebesar 24,17 Triliun. BLT dan BSU akan dieksekusi pada akhir Agustus atau awal September, sedangkan dukungan dari Pemda 2 % perkirakan dapat dieksekusi pada Oktober.

“Kita berharap ini nanti program perlindungan sosial, bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, bagi usaha mikro, usaha kecil, ojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya sesuai karakteristik daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menuturkan bahwa langkah nyata yang dilakukan untuk menangani inflasi, yaitu salah satunya melalui operasi pasar.

“Langkah real pemerintah untuk menangani inflasi yaitu operasi pasar dan tadi dijelaskan bahwa subsidinya akibat gejolak eksternal itu membengkak.
Jadi pemerintah tidak punya pilihan lain, disisi yang lain kita tidak mau memberatkan masyarakat sehingga nanti ada bantuan kepada masyarakat langsung, supaya nanti yang betul-betul terkena dampaknya tidak terlalu memberatkan,” tutur Bang Zul.

Rakor dihadiri juga oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Dra Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, SH., MM.
Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga, Kepala Daerah Gubernur, Walikota, Bupati dan jajarannya.(Opik/Irfan)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *