Bima, harian amanat.com,- Soal pengelolaan Aset daerah menjadi atensi KPK dan Kemendagri.
Pemerintah RI berharap seluruh Aset agar segera di sertifikasi.
Harapan Pemerintah RI di respon oleh Anggota Komisi II DPRD Kab Bima utusan Fraksi PAN, Natsir,SH.
Utusan Dewan Kecamatan Belo ini merasa bahwa, ada perlakuan tidak adil Pemerintah Pusat dalam soal penyerahan Aset dari Kabupaten Induk kepada Daerah Pemekarannya. Karena Pemerintah Pusat memutuskan tidak adanya Konpensasi atas Hibah Aset.
” Pemerintah Pusat tidak Adil kepada Pemkab Bima, hanya berpikir akan pengembangan pembangunan infrastruktur daerah pemekaran saja, sedangkan daerah induk seperti Kabupaten Bima, tidak disediakan dana alokasi khusus untuk memmbangun sarana penunjang, apalagi pemerintah kabupaten bima harus pindah, dan itu membutuhkan anggaran yang besar,” ujarnya saat acara penyerahan Aset di kantor Bupati Bima 19 April 2021.
Ia berharap agar Pemrov NTB pun tidak tutup mata atas persoalan hibah aset.
” Pemprov NTB mestinya punya goodwill untuk membantu percepatan terbentuknya Ibukota Pemerintahan Kabupaten Bima pasca pemekaran dengan Kota Bima,” harapnya.
Ia berjanji akan melakukan upaya komunikasi dengan Anggota DPRD NTB DAPIL 6, agar membantu Pemkab Bima dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan fisik lainnya.(045)
