Mataram, Harian amanat.com,- Industrialisasi bukan satu-satunya program unggulan yang digeber di dua tahun pertama Zul-Rohmi. Program lainnya, zero waste dan revitalisasi Posyandu juga menjadi menu utama kebijakan Pemprov NTB selama dua tahun terakhir.
Zero waste adalah program untuk menjadi NTB sebagai daerah bebas sampah. Program ini merupakan perpaduan yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai sektor. Khususnya, sektor pariwisata yang sangat membutuhkan kebersihan daerah guna memanjakan wisatawan yang berkunjung.
Substansi program zero waste adalah upaya mengubah sampah menjadi berkah. “Sampah harus dikelola dari hulu, sampah organik dan non organik harus dipilah, dikelola dan diolah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.
Untuk menyulap sampah menjadi berkah, Pemprov NTB menggerakkan sejumlah tahapan. Pertama, daur ulang sampah. Kedua, pembuatan bahan bakar pelet refuse derived fuel (RDF). Ketiga, sampah organik, diolah menjadi pupuk organik dan bahan pakan ternak dengan bantuan black soldier fly (BSF) dan cacing serta metode-metode lain .
Saat ini, Pemprov NTB juga telah menjalin kerjasama dengan PLN untuk menyediakan bahan bakar pelet berbahan baku sampah. Sebanyak 3 persen bahan bakar PLTU di NTB kedepannya alan bersumber dari sampah dengan teknik RDF.
“Ini merupakan yang pertama di Indonesia. Selain didirikan pabrik RDF 2021 di Kebon Kongok, mesin RDF kedepannya diharapkan bisa ada di setiap desa dalam skala yang kecil,” sebut Wagub.
Berbagai program turunan zero waste yang dijalankan juga telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Selama 2019, realisasi pengurangan sampah di NTB telah mencapai 6,8 persen dari target 10 persen. Sementara itu, realisasi penanganan sampah tahun 2019 telah mencapai 34,91 persen dari target sebesar 30 persen.
Di sisi lain, program Revitalisasi Posyandu juga digeber secara serius. Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menegaskan, Pemprov NTB kini secara aktif mendorong terbentuknya Posyandu Keluarga.
“Dengan posyandu keluarga, seluruh masyarakat di desa terlayani sehingga edukasi yang dilakukan menyeluruh,” ujarnya. Edukasi yang dilakukan di Posyandu Keluarga tidak hanya masalah kesehatan ibu dan anak. Namun juga masalah narkoba, pernikahan anak, lingkungan, potensi bencana, buruh migran ilegal hingga literasi keuangan. “Semua bisa dilakukan melalui Posyandu,” pungkasnya. (Cr-Ji )
