Pemprov NTB Perluas Gerakan Antikorupsi, Sasar 20 Sekolah hingga Desa

Berita, Pendidikan118 Dilihat

harianamanat

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperluas gerakan pendidikan antikorupsi melalui edukasi di 20 satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) di Pulau Lombok. Berlangsung pada 18–19 November 2026, kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi NTB bersama Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) NTB ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026 untuk menanamkan nilai integritas sejak dini sekaligus membangun kesadaran kolektif dalam mencegah korupsi.

Salah seorang Penyuluh Antikorupsi NTB, Dr. Tuti Aprianti, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian penting dari upaya pencegahan yang harus dibangun secara berkelanjutan. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan dan pengawasan, tetapi juga membutuhkan pembentukan karakter, pembiasaan perilaku berintegritas, serta lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran dan tidak memberikan ruang bagi praktik penyimpangan.

Atas dasar itu, edukasi antikorupsi di sekolah tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi melibatkan seluruh unsur strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Peserta kegiatan mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang humas, kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana, kepala tata usaha, bendahara, guru, hingga siswa.

Pelibatan seluruh unsur tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses pembelajaran, melainkan juga ruang pembentukan karakter dan penerapan tata kelola yang berintegritas. Nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan disiplin harus tercermin dalam kepemimpinan sekolah, pengelolaan administrasi dan keuangan, pelaksanaan kegiatan pendidikan, hingga perilaku setiap warga sekolah.

Dengan pendekatan tersebut, pendidikan antikorupsi diharapkan tidak berhenti pada pemahaman mengenai bentuk dan larangan korupsi. Lebih dari itu, nilai integritas perlu tumbuh menjadi kesadaran dan kebiasaan yang membimbing seseorang dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan.

Dalam pelaksanaannya, para Penyuluh Antikorupsi NTB diterjunkan ke sejumlah sekolah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Melalui penyampaian materi dan dialog partisipatif, warga sekolah diajak mengenali berbagai bentuk perilaku koruptif, memahami dampaknya, serta menghubungkan nilai-nilai antikorupsi dengan persoalan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini menjadi penting agar integritas tidak sekadar dipahami sebagai konsep atau slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Sekolah diharapkan menjadi lingkungan yang membiasakan kejujuran, menolak penyalahgunaan kewenangan, menghargai hak orang lain, serta menumbuhkan keberanian untuk bersikap benar.

Gerakan tersebut tidak berhenti di lingkungan pendidikan. Pada 24–25 November 2026, Pemerintah Provinsi NTB akan memperluas edukasi melalui program Desa Beraksi (Desa Berantas Korupsi) yang menyasar tiga desa di Provinsi NTB. Program ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Perluasan ke desa menjadi langkah penting karena pencegahan korupsi juga berkaitan erat dengan keterbukaan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik, kepatuhan aparatur terhadap ketentuan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya dalam pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan menyambut HAKORDIA 2026 ini menunjukkan bahwa membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan proses panjang dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pendidikan menjadi pintu masuk untuk menanamkan integritas, sedangkan penguatan tata kelola dan partisipasi publik menjadi jalan untuk memastikan nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dari ruang kelas hingga pemerintahan desa, pesan yang dibangun tetap sama: korupsi harus dicegah sejak dari cara berpikir, sikap, dan kebiasaan. Sebab, budaya antikorupsi tidak lahir hanya dari kuatnya aturan, tetapi dari karakter manusia yang berintegritas, sistem yang transparan, dan masyarakat yang berani menjaga kepentingan bersama.(Kom)