harianamanat
Mataram,- Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sejak awal juga menghadapi tantangan dalam memastikan program strategis nasional tersebut dapat bergerak cepat di daerah.
Namun konsolidasi yang kuat bersama pemerintah kabupaten/kota membuat progres pelaksanaan MBG di NTB terus menunjukkan hasil positif, hal itu diungkapkan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Rabu 12 Mei 2026, diruang tengah Pendopo Gubernur.
Menurut data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB saat ini telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program ini juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat di NTB. Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.
Gubernur Miq Iqbal yang didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani, mengungkapkan masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani program MBG.
Bukan kawasan terpencil kategori 3T, melainkan daerah yang secara geografis berada jauh dari pusat kota sehingga belum banyak menarik minat mitra penyelenggara.
“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut”.
Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana bersama Tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif di NTB.
Ia menceritakan perjalanan Program MBG tidak mudah sejak awal dijalankan.
Sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional yang sangat besar, BGN menghadapi banyak keraguan pada fase awal pelaksanaan.
Namun semangat Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi bagi masyarakat menjadi dorongan utama untuk mencari pola terbaik agar program bisa bergerak cepat dan tepat sasaran.
“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama.
Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan.
Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ungkap Dadan.
Ia juga mengakui perjalanan program tidak selalu mulus. Tingginya antusiasme masyarakat, percepatan pelaksanaan, hingga berbagai persoalan teknis sempat menjadi sorotan publik dan media.
Namun menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses membangun pelayanan publik berskala besar.
“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan.
Yang terpenting adalah terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Kepala BGN RI ini juga mengapresiasi capaian NTB dan menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional, bahkan telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dadan Hindayana memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik-titik layanan baru dapat dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya.(Diska)
