UN Woman Mitra Pemkab Bima Bina Desa Ramah

harianamanat.com

KABUPATEN BIMA,- Tim United Nation (UN) Women, sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin Jamshed M Kazi, UN Women Country Representative & Liaison to ASEAN melakukan tatapmuka dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima Jumat (13/10) di Ruang Rapat Kantor Bupati Bima.

Jamshed yang hadir bersama Xinyue Gu, (Program Analyst Women Peace and Security), Novi Tri Setyowati, (Monitoring & Reporting Analyst), Siti Hanifah, (National Consultant for Women Peace and Security Specialist) serta Prof.Abdul Wahid, Co Founder La Rimpu selaku mitra program menyampaikan beberapa hal.

Dikatakan Jamshed, perempuan dan laki-laki perlu bergerak bersama. Ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Dalam organisasi PBB terdapat beberapa agensi yang mendapatkan mandat, misalnya bagaimana menangani anak-anak yang terpengaruh oleh Narkoba melalui lembaga-lembaga lainnya.

“UN Women mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan gender yang melibatkan laki-laki dan perempuan. keterlibatan para pihak dalam pembangunan memerlukan situasi damai. Hal ini penting katanya, karena tidak ada pembangunan tanpa perdamaian dan tidak perdamaian tanpa pembangunan”.
Terangnya di hadapan para pimpinan organisasi perangkat daerah mitra menghadiri pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Bupati Bima yang diwakili Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Syaifullah, ST, menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim

Dirinya berharap agar lembaga PBB yang berkomitmen memfasilitasi dukungan bagi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender ini ke depan diharapkan dapat dijabarkan dalam kolaborasi yang memungkinkan langkah langkah nyata mendorong peningkatan peran perempuan baik dalam bidang perekonomian peningkatan produktivitas maupun partisipasi dalam pembangunan.

Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjembatani kesenjangan peran dalam masyarakat serta Bagaimana secara nyata perempuan terlibat secara aktif dalam semua proses pengambilan keputusan baik yang menyangkut hajat hidupnya, maupun kepentingan perempuan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan”. Tutupnya. (Pyan)