Umi Rohmi : Stunting dan Lingkungan adalah PR Bersama

harianamanat.com

MATARAM,- Wakil Pembangunan Pedesaan yang mestinya diutamakan adalah pada kesehatan, bukan infrastruktur saja.

Anggaran desa harus lebih banyak untuk peralatan kesehatan untuk Posyandu, karena program bebas Stunting, gizi buruk dan bersih lingkungan merupakan program yang berkelanjutan dan sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur NTB Dr.hj.Siti Rohmi Djalilah adalah salah satu Pemimpin Daerah yang konsen akan pengembangan Sumber Data Manusia di wilayahnya NTB.

Menurut Umi Rohmi, sektor kesehatan dasar yakni Stunting, gizi buruk dan lingkungan adalah Pekerjaan Rumah untuk diselesaikan bersama dan bersinergi lintas sektor.

Penanganan gizi, stunting, bayi, balita, ibu hamil dan lansia memastikan sumberdaya manusia siap mendukung program pembangunan lainnya.

Karenanya Pembangunan SDM dimulai dari Desa, Posyandu, Bank Sampah haruslah beriringan bersinergi, karena Bank Sampah menghasilkan Ekonomi Keluarga, sedangkan Stunting akan berdampak pada kesehatan keluarga.

” Berbicara kesejahteraan itu berbicara ekonomi, orang tidak akan berpikir sehat jika ekonomi kurang, ekonomi mapan maka kesehatan juga tercipta, karenanya membutuhkan kerjasama antar semua stakeholder, OPD terkait harus bersinergi, Cegah Stunting dengan Lingkungan bersih melalui Bank Sampah, harus berkelanjutan.” Ujarnya Rabu 10 Agustus 2022 di Mataram, saat mengunjungi Posyandu Batu Nyala.

Umi Rohmi berharap kepala desa bisa fokus dalam penggunaan anggaran dana desa untuk peningkatan layanan kesehatan dan lingkungan.
Dan juga disarankan agar Kades bekerjasama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ada di Desa.

Persoalan Stunting dipicu oleh buruknya lingkungan alam yang kotor dan kumuh.

NTB sendiri masih menjadi Daerah penyumbang Stunting tertinggi di negeri ini yakni 34 % melampaui Nasional 30%.

Karenanya Ketua DPW Nasdem NTB ini terus melalukan penetrasi dan pendekatan persuasif dengan para Kades dan Pemerintah Kabupaten Kota guna memastikan para kader Posyandu mendapatkan honor standar setiap bulannya.
dan Bank Sampah terbentuk di seluruh Kecamatan.

Pemerintah memang serba tanggung dalam melaksanakan programnya.

Masa Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah tidak leluasa untuk menggelontorkan anggaran, akibat Recofusing anggaran.(Cr.Bro)