Pertumbuhan Ekonomi Bima Capai 3% Pariwisata Terus di Genjot

Bima,harianamanat.com,- Pemerintah Kabupaten Bima bisa bernafas lega, karena kurun waktu semester kedua tahun 2021 dan dimasa Pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat, dibandingkan tahun 2020 yang hanya 1,8%. Namun tahun 2021 ini proyeksi pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3%.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya kemajuan dalam komponen penerimaan pembiayaan, sebesar Rp. 24,1M untuk semester kedua di tahun 2021 ini, sedangkan pada kwartal sebelumnya hanya Rp.15,7 M. Total penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 39,85 M.
Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 31 M.

” jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,1 milyar atau naik 26% dari APBD murni tahun 2021,” Ujar Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, saat menyampaikan pidato Pengantar Nota Keuangan , Tentang Rancangan PERDA APBD Perubahan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, Selasa (21/9), dalam Rapat Paripurna DPRD Kab Bima.

Sementara itu Anggota DPRD Kab Bima dari Partai Demokrat Dedi mengharapkan agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan wajar dan baik ini terus ditingkatkan.

“kami berharap capaian ini bukan hanya dalam mengelola APBD Murni, tetapi alangkah indahnya didukung oleh pertumbuhan Sektor lainnya,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bima, bisa memperkuat sektor pariwisata.

” sektor pariwisata itu akan mampu menghidupi semua sektor, karena efeknya mencakup ekonomi yang multi efek, dan untuk memajukan ini perlu dukungan anggaran yang kuat,” ujarnya saat menginterupsi dalam paripurna tersebut.

Peripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima M. Putera Ferryandi, S.Ip dan wakil Ketua Aminurlah SH, M.Yasin,SP dan dihadiri para anggota DPRD , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMN/BUMD dan Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bima di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.

Raperda APBD-Perubahan tahun 2021 selanjutnya akan dibahas untuk menjadi peraturan daerah yang definitif. (Admin)