Johan : Hentikan Impor Jahe

Jakarta, harian amanat.com,- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK (organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang masuk ke Indonesia yang berpotensi membawa bakteri dan penyakit pertanian masuk ke Indonesia.

Atas kejadian tersebut, Pemerintah menyikapinya dengan melakukan penolakan namun tidak direspon oleh importir sehingga dilakukan pemusnahan/pembakaran dengan suhu tinggi pada jahe impor tersebut. Politisi PKS ini berharap pemerintah berani memberikan sanksi yang tegas kepada semua importir yang melanggar aturan ketentuan bahkan bila perlu mencabut izin perusahaan tersebut jika tidak mengindahkan ketentuan tentang impor, tegas Johan.

Anggota legislative dari NTB ini menilai tindakan pembakaran produk impor jahe telah menunjukkan lemahnya system karantina dan tata Kelola produk impor yang masuk ke Indonesia, hal ini harus diperbaiki dari hulu sampai ke hilir jangan sampai negara kita menjadi sasaran masuknya bibit penyakit dan berbagai jenis OPTK yang bisa terbawa melalui tanah dari negara lain, ungkap Johan.

Johan menguraikan berdasarkan data BPS, Indonesia termasuk negara yang paling banyak melakukan impor jahe, baik dalam bentuk utuh, maupun dalam bentuk bubuk. Tahun 2020 lalu total impor jahe sebanyak 19.252 ton dengan rincian 19.204 ton dalam bentuk jahe utuh dan 48,39 ton dalam bentuk jahe bubuk, papar Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini menyatakan jika Importasi Jahe yang tidak memenuhi persyaratan dari Kementan namun tetap lolos masuk ke wilayah Indonesia merupakan bukti kasus telah terjadi praktek mafia impor hortikultura di tanah air secara sistematis maka hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah agar tidak kalah dengan mafia impor demi kepentingan kedaulatan pangan nasional.

Untuk itu, Johan mengusulkan agar DPR segera membentuk pansus impor pangan, karena begitu kompleksnya dan sistematisnya kegiatan impor pangan yang telah merugikan petani dan negara kita sebagai negara agraris.

Ketua DPP PKS ini mendorong pemerintah menjaga kedaulatan pangan nasional dengan tidak membiarkan kegiatan impor merajalela dan merusak tatanan pertanian nasional. Saya menegaskan pentingnya dibentuk BADAN PANGAN NASIONAL agar ada perbaikan tata Kelola pangan yang signifikan yang memiliki ‘power’ dalam perdagangan pangan internasional, tutur Johan.

Johan juga meminta badan karantina untuk menerapkan system karantina yang sangat selektif terhadap berbagai produk impor dan bersikap tegas terhadap semua pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan. Selain menolak impor jahe, saya berharap Kementan untuk giat mengembangkan produk jahe lokal agar bisa memenuhi kebutuhan jahe nasional, tutup Johan Rosihan.(CrAdv)