Kota Bima.Harian amanat.com,- Puluhan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Kota berorasi dan beraksi menyeruduk pagar Kantor Walikota Bima. Mereka menggunakan masker dari sarung untuk menutupi wajahnya, puluhan orang ini menyuarakan Aspirasi mereka.
Pantauan Harian amanat.com, aksi Front Rakyat Kota ini sempat diwarnai kericuhan akibat mendorong hingga copot pintu pagar halaman kantor walikota.
“kami ingin menyampaikan tuntutan kami kepada saudara HM. Lutfi, “ Ujar Syafran Ketua Massa Aksi kepada amanat.com, kamis 18 juni 2020.
Syafran mendesak agar HM Lutfi menggelar dialog terbuka dengan massa aksi, ia dan teman-temannya merasa kecewa karena banyak agenda visi misi Lutfer yang tidak dilaksanakan oleh HM Lutfi setelah terpilih.
“kami ini bahagian dari tim yang sangat tau, apa yang terjadi saat kampanye lalu, mari dialog terbuka dan mari kita evaluasi visi misi nya kembali, ujar alumni AMM mataram ini kepada amana.com.
Menurutnya kekecewaan tersebut didasari atas banyaknya persoalan di Kota Bima, sejak HM Lutfi duduk menjadi Walikota Bima, Kota Bima menjadi Kota kumuh, sistim pemerintahannya jadi tidak terarah. “ mana HM Lutfi yang dahulu…HM Lutfi yang cerdas..HM Lutfi yang pejuang 98….kenapa menjadikan Kota Bima semangkarut seperti ini…sebagai mantan Tim, HM.Lutfi tau dimana posisi saya saat itu…saya kecewa karna janji Politiknya tidak terlaksana… ”ujarnya.
Ia meminta agar HM.Lutfi selaku Walikota Bima agar bisa menjelaskan Lima ( 5) item tuntutan mereka yakni. Pertama soal transparansi dalam hal pemanfaatan penggunaan anggaran pencegahan dan penyebaran dana covid -19 sebesar Rp. 28.8 miliar.
kedua mereka menyoroti soal pembebasan lahan dan Pembangunan Taman Kodo senilai Rp. 4 miliar, yang menurut mereka telah merugikan keuangan Negara.
Tuntutan lain dari massa aksi adalah soal kelangkaan air bersih, mereka berharap agar Walikota Bima dan DPRD Kota Bima segera merealisasikan anggaran pembangunan jaringan air bersih demi memenuhi kebutuhan rakyat kota bima.
tuntutan yang ke empat adalah, soal Relokasi perumahan warga berdampak banjir yang anggarannya ditengarai mencapai Rp. 166, 9 miliar. Mereka mengatakan bahwa, dari tiga kelurahan yang akan menjadi lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat berdampak banjir, yakni pada wilayah lingkungan jati baru timur, lingkungan oi fo,o dan lingkungan Kadole. Pemerintah kota belum menyiapkan fasilitas yang memadai, seperti pembangunan jalan dilingkungan kelurahan, pemasangan jaringan listrik di lingkungan kelurahan dan pemasangan jaringa air bersih pada lingkungan perumahan yang di bangun tersebut.
Yang terkahir dari tuntutan massa aksi adalah, soal tidak terbukanya Pemkot Bima dalam menyelesaikan pembangunan jalan pada bantaran sungai dengan lebar 5 meter di samping kanan kiri sungai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan dari Pemkot Bima yang mengajak beraudiensi.( 045 )
— Jangan berduka, apa pun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. ( Jalaludin Rumi )—–
