Beranda blog

Desak Ketua PN Mataram Kabulkan Gugatannya, Fihirudin Ajukan Gugatan PMH ke PN Mataram

harianamanat

MATARAM, – Tim Pembela Rakyat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda selalu tergugat satu ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Dalam gugatan bernomor 001/TPR/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 ini, penggugat yang berkedudukan di Jalan Bung Hatta II Nomor 20, Majeluk Kota Mataram ini, selain Isvie Rupaeda.

Penggugat juga melakukan PMH pada tergugat dua yakni, pimpinan DPRD NTB selaku tergugat dua, Fraksi Golkar selaku tergugat tiga.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra tergugat empat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tergugat lima, Fraksi PAN tergugat enam.

Berikutnya, Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat selaku tergugat tujuh.

“Dan, Turut Tergugat satu yakni, Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) menjadi turut tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia,” kata Koordinator Tim Pembela Rakyat, M. Ikhwan, Rabu 22 Mei 2024.

Menurut Iwan Slank, panggilan karibnya bahwa kliennya, yakni M.Fihiruddin yang semula adalah tersangka yang ditetapkan pada kasus UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), meminta pada Ketua PN Mataram agar mengabulkan gugatan kliennya seluruhnya.

Sebab, penggugat dikenal aktif dalam melakukan kegiatan sosial termasuk dalam melakukan kontrol terhadap beragam isu hukum dan sosial yang berkembang di wilayah Hukum Provinsi NTB selama ini.

Selanjutnya, memerintahkan negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 105 miliar pada kliennya.

“Kenapa angka kerugian ini kita cantumkan ratusan miliar. Ini karena klien kami mengalami kerugian secara material dan imateriil atas kasus yang sudah menjeratnya,” tegas Bang Iwan.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya Gilang Hadi Pratama menambahkan bahwa, gugatan yang dilayangkan oleh kliennya merupakan hak konstitusional M. Fihirudin untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terkait dengan status bebasnya kliennya.

“Hal ini, diatur pula berdasarkan pasal 95 KUHAP junto pasal 1365 KUH Perdata,” ucap dia.

Kasus yang menjerat Fihirudin, lantaran Direktur Lombok Global Institut (Logis) sempat membuat pertanyaan terkait adanya dugaan sejumlah anggota DPRD NTB terjaring operasi penangkapan karena kasus narkoba saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.

Akibat unggahannya di salah satu grup WhatsApp Pojok itu, Fihirudin dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan DPRD NTB.

Di mana, Fihir diduga melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selanjutnya, Fihir sempat menjalani masa tahanan selama kurang lebih 67 hari atau dua bulan lebih. Namun Fihir dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu, 26 Juli 2023, dalam sidang putusan di PN Mataram.

Berikutnya, diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung.

“Terdakwa M. Fihiruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan,” kata Majelis Hakim yang diketuai Kelik Trimargo di ruang sidang PN Mataram, beberapa waktu lalu.

Fihir dinyatakan tidak melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. (Tim).

M Yasin : H.Dahlan Belum Mendaftar Tunggu Arahan DPP

harianamanat

KABUPATEN BIMA,- Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima yang juga Wakil Ketua DESK Pemilu M.Yasin, S.Sos. mengakui bahwa Ketua DPC Partai Gerindra Drs.H.Dahlan M Nor belum mendaftar sebagai Calon Bupati Bima 2024-2029 pada partai politik manapun.

Menurut Yasin Partai Gerindra selaku Pemenang Pilpres akan menunggu arahan DPP.
“Apakah akan mengajukan kadernya sendiri, atau dari luar Kader Partai,itu semua tergantung partai, hak prerogatif DPP,” ujarnya usai menerima Pengembalian berkas formulir Pendaftaran JENETEKE Muhammad Putera Ferryandi,S.IP.M.IP.

Yasin mengakui bahwa pihaknya sebagai Wakil Ketua DESK Pemilu partai Gerindra hanya di tugaskan untuk membuka dan menerima berkas Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari Partai Gerindra.

” Formulir Pendaftaran Calon Bupati Bima dari Partai Golkar Muhammad Putera Ferryandi kami terima.
Orang pertama yang menyerahkan formulir pendaftarannya pada partai kami.

Dan sudah dua kali Pemilu Kepala Daerah Partai Gerindra dan Golkar bekerjasama berkoalisi dalam Pemilu kada,”ujarnya pada pengurus Partai Golkar Kabupaten Bima, Senin 20 mei 2024 di sekretariat Partai Gerindra, di desa Rabakodo Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Yasin menegaskan bahwa apakah akan kembali berkoalisi dengan Golkar, pihaknya menunggu arahan DPP.

Saat ditanya apakah Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bima Drs.H.Dahlan telah mendaftar sebagai Calon Bupati, mengingat hasil Pemilu Legislatif 2024 baru lalu Gerindra memperoleh 4 kursi untuk DPRD Kabupaten Bima.

Yasin menegaskan bahwa Ketua DPC Gerindra Drs.H.Dahlan belum mendaftar baik menyerahkan berkas pada Partai yang di pimpinnya maupun partai lainnya.

Penulis/Editor : Sri amanat

Foto : Om Bhimo

Adi Mahyudi : PAN akan Antarkan Ferryandi Menjadi Bupati Bima 2024-2029

harianamanat

KABUPATEN BIMA,- “Muhammad Putera Ferryandi adalah Kader terbaik daerah ini.

Dan insya Allah Muhammad Putera Ferryandi akan memimpin daerah ini pada 2024 mendatang.

Dan kita berharap koalisi Indonesia Maju itu akan terjadi juga di Daerah.”

Itulah ungkapan yang disampaikan Ketua DPC PAN Kabupaten Bima Adi Mahyudi,kepada Pengurus Partai Golkar Kabupaten Bima, saat Pengembalian Formulir pendaftaran Calon Bupati Bima JENETEKE Muhammad Putera Ferryandi,S.IP, M.IP di kantor sekretariat DPC PAN di jalan Lintas Sumbawa Desa Panda Kabupaten Bima, Senin 20 Mei 2024.

Ketua DPC PAN Adi Mahyudi, menyatakan bahwa Partainya siap berkoalisi dengan Golkar dalam perhelatan Pemilukada 2024 mendatang.

Adi memberi sinyal bahwa pada Pemilu 2024 ini PAN akan turut mengantarkan Putera terbaik daerah yang berasal dari Golkar menjadi Pemimpin Daerah.

Adi Mahyudi juga menegaskan bahwa PAN akan bersama Golkar dalam Pemilu 2024 mendatang.

“PAN Kabupaten Bima akan bersama Golkar dalam Pemilu 2024 ini,”pungkasnya.

Penulis/Editor : Sri amanat

Foto : Om Bhimo

Dakwaan Kabur Muhammad Lutfi, SE Berpotensi Bebas di PN Tipikor Mataram

Penulis : Syafrudin Lakuy,SH.MH.

Editor : Sri amanat

Foto : Nona

Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi system hukum acara yang dipedomani masih menggunakan KUHAP, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Hingga saat ini, hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada prinsipnya hukum acara yang berlaku untuk perkara tindak pidana korupsi adalah KUHAP sebagaimana juga berlaku untuk perkara pidana lainnya.

Mencermati Konstruksi Dakwaan terhadap diri terdakwa MUHAMMAD LUTFI adalah Dakwaan Kumulatif dalam kelaziman bentuk Dakwaan Kumulatif yaitu: Dimana untuk Surat Dakwaan ini, didakwakan dengan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.

Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Sebagaimana Dakwaan JPU kepada terdakwa di bawah ini:

DAKWAAN KESATU: Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN DAKWAAN KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Akan tetapi memperhatikan dan mencermati Tuntutan (Requisatoir) Penuntut Umum pada diri Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Penuntut Umum KPK tidak secara tegas menyatakan Dakwaan Mana yang dinyatakan terbukti dari Dua Dakwaan tersebut berdasarkan Fakta persidangan.

Hal ini menurut pandangan saya dalam pembuktian unsur dakwaan oleh Penuntut Umum kemungkinan tidak cukup pembuktian untuk membuktikan unsur Pasal Dakwaan.

Sedangkan dari sisi Formil Dakwaan dapat dikatakan dakwaan JPU secara formil Obscuur karena pada dakwaan Kedua di Juntokan Pasal 55 juga Pasal 65 AYAT 1, akan tetapi faktanya dalam perkara aquo terdakwa tunggal hanya Terdakwa MUHAMMAD LUTFI hal ini dapat saja terdakwa *dibebaskan* dari salah satu dakwaan, apakah nanti Putusan Majelis Hakim *Membebaskan* dari Dakwaan Kesatu *atau Membebaskan dari Dakwaan Kedua atau dapat bebas murni (VRIJSPRAAK)* jika semua unsur dakwaan baik kesatu dan kedua dinyatakan tidak terbukti.

Menurut pandangan saya Kekaburan (Obscuur) dakwaan Penuntut Umum dalam Perkaran In Kasus Tipikor terdakwa MUHAMMAD LUTFI eks Walikota Bima pada dakwaan kesatu tidak di Juntokan dengan Pasal 65 ayat 1 KUHP dan dakwaann Kedua di Junto kan dengan Pasal 65 aya (1) KUHP sebagai Perbuatan berlanjut.

Lebih lanjut mengutip pendapat Andi Hamzah yaitu: Untuk penerapan Pasal 64 KUHP atau Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut:Penerapan Pasal 64 KUHP: Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak.
Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama.

Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:1. Adanya kesatuan kehendak; 2.Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan 3.    Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP:Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Pasal 65 ayat (1) menyatakan: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Akan tetapi pada dakwaan Kedua di Juntokan dengan Pasal 55 KUHP namu dalam perkara aquo tidak ada terdakwa lainnya.

Sehingga menurut Pandangan saya Dakwaan Penuntut Umum mengandung cacat secara yuridis formil.

Jika dambil contoh dari dakwaan dalam Perkara Tipikor mantan walikota Madiun Bambang Irianto dimana JPU KPK pertama kali menggunakan Pasal 12 huruf( i ) untuk kasus Gratifikasi dan menggunakan Dakwaan berlapis antara lain juga digunakan Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sehingga sangat terang jelas dalam penggunaan Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Akan tetapi In kasus a quo Terdakwa MUHAMMAD LUTFI oleh JPU KPK tidak menggunakan dakwaan TPPU.

Berdasarkan system hukum Acara Pidana hakim dalam memutuskan Perkara Pidana tidak terikat dengan Tunutan Penuntut Umum (Requisatoir) karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan JPU.

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bahkan bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut.

M. Yahya Harahap menjelaskan, “Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas.” Karena Undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.

Putusan pemidanaan (veroordeling) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP Hakim memutus berdasarkan Surat Dakwaan sesuai terbukti tidaknya unsur dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum pada terdakwa.

Wawancara eksklusive di Mess Kantor LBH Fitrah Lakuy Kelapa Tiga Mataram Ntb dengan Pemerhati Hukum Akademisi Hukum Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusalam Bermi NTB juga Praktisi Hukum Syarifuddin Lakuy,SH.,MH (sering juga menangani kasus Tipikor di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram).

Bupati IDP Kenalkan Rimpu Kepada Delegasi UN Women

harianamanat

KABUPATEN BIMA,- Ada yang istimewa pada kunjungan Tim United Nation Women (UN Women), lembaga Perserikaan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Wahid Foundation dan La Rimpu Selasa (07/5) saat tatapmuka dengan Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP beserta jajaran di Ruang Rapat FORKOPIMDA Kantor Bupati Bima.

Setelah melakukan pembahasan intensif sejumlah program kemitraan antara Pemkab Bima dengan para delegasi, Bupati berkesempatan menyerahkan cinderamata berupa sarung khas Bima (tembe nggoli) dan memasang rimpu kepada perwakilan yang menghadiri audiensi.

“Kami merasa sangat senang karena Ibu Bupati Bima yang langsung memasang kain rimpu”. Ujar Sophie Van Huut Sekretaris II, Urusan Politik Kedutaan Besar Belanda di Indonesia didampingi Ms. Xinyue Gu, Analis Program – Keamanan, Perdamaian dan Perempuan UN Woman Indonesia sesaat setelah menerima cinderamata khas Bima tersebut.

Bupati Bima yang didampingi Pj Sekda Suwandl, ST.MT, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD terkait mengungkapkan, “Pemerintah Kabupaten Bima berterima kasih mendapatkan kehormatan untuk menyambut para rombongan dan meyakini bahwa melalui kemitraan sudah terjalin dengan baik, akan berdampak positif bagi upaya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bima dalam mendorong dan meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan situasi damai.

“Sebagai salah satu daerah yang masih menghadapi potensi konflik komunal seperti perkelahian antar kelompok dan antar kampung pemerintah Kabupaten Bima memberikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan nyata dan fasilitasi melalui program Desa Damai yang sudah diimplementasikan pada sejumlah desa dampingan di kecamatan Belo dan Woha.

Terang Bupati Bima dihadapan Senior Advisor Wahid Foundation, Acting director Wahid Foundation, Direktur La Rimpu Prof.Dr. Atun Wardatun, Penasehat Alamtara Institute Prof.Abdul Wahid, M. Ag., M.Pd beserta seluruh rombongan.

Penulis/Editor : Sri amanat

Foto : Raka

PDIP dan PPP Siap Berkoalisi dengan Golkar Kab Bima

harianamanat

KABUPATEN BIMA,- Pengurus PDIP dan PPP Kabupaten Bima secara terang benderang menyatakan bahwa Partainya akan berkoalisi dengan Golkar dalam perhelatan Pemilukada 2024 mendatang.

Hal itu di ungkapkan Ketua PDIP Muhammad Amin alias Digon dihadapan Pengurus Partai Golkar saat menyerahkan formulir pendaftaran Calon Bupati Bima Muhammad Ferryandi,S.IP, M.IP.

Digon memberi sinyal bahwa kerjasama Golkar dan PDIP akan kembali terlaksana, restu saya untuk JENETEKE Kesultanan Bima sebagai Pemimpin Bima 2024-2029 akan kami wujudkan.

Ini akan kami sampaikan langsung kepada Ketua DPP PDIP ibu Megawati, Ujar anggota DPRD Kab Bima Dapil II Bolo Madapangga ini, di Sekretariat DPD II PDIP Kabupaten Bima, desa Muku Bolo,Senin 6 Mei 2024.

Digon mengatakan, kendati sebagai Ketua PDIP Kabupaten Bima, dirinya tidak sertamerta memutuskan sendiri soal koalisi tersebut.

” Tentu saya sudah bicara dengan para pengurus.
Dan kami PDIP pun tentu mendukung calon yang di usung dan di cintai oleh arus bawah,” ujarnya.

Hal senada pun disampaikan Ardiwan,SH selaku Ketua Desk Pilkada Partai PPP.

Ardiwan mengatakan bahwa PPP akan terus bersama Golkar.

PPP telah memenangkan Pemilukada bersama Golkar, tentu kerjasama itu harus terus terbangun untuk kemajuan daerah dan juga partai kami, ujarnya.

Ardiwan didampingi Ketua PPP Erwin,S.IP, M.IP menerima formulir pendaftaran Dae Yandi sebagai Calon Bupati Bima melalui Partai PPP.

Para Calon Kepala Daerah tentu harus melalui mekanisme partai yang ada dengan ikut mendaftar.
Karena Dengan mendaftar di sini, maka kami tentu akan menilai keseriusan dan kemantapan niat para calon maju melalui partai kami, terangnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bima 2019-2024 dan terpilih kembali pada pemilu legislatif 2024 lalu ini mengungkapkan, setelah mendaftar akan ada serangkaian persyaratan yang harus diikuti di antaranya fit and proper test, kemudian diseleksi lewat survei.

“Nanti setelah itu DPP PPP akan mengeluarkan surat keputusan mengusung Calon Bupati Bima dalam Pilkada 2024 nanti,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Sri amanat

Foto : Om Bhimo

Bupati IDP : Terimakasih Respon Cepat Bapanas Terkait Peningkatan Harga Jagung

harianamanat

KABUPATEN BIMA,- Untuk memastikan fleksibilitas penyerapan harga acuan pembelian komoditas jagung ditindaklanjuti para pemangku kepentingan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI menggelar Rapat Koordinasi Penyerapan Jagung Selasa 7 Mei 2024,di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Maino Dwi Hartono, S.TP, MP, yang hadir bersama Satgas Pangan POLRI, Ombudsman RI, Kepala OPD terkait Provinsi NTB para pelaku usaha sektor pertanian menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam upaya menjaga stabilisasi harga pangan khususnya komoditi jagung.

” Kita berkomitmen bahwa para petani harus dilindungi dengan harga yang wajar demikian juga halnya konsumen.

Oleh karena itu, Rapat Koordinasi yang dilaksanakan bersama antara BAPANAS, pemasok kebutuhan industri ataupun pasar (offtaker), asosiasi pedagang, asosiasi petani, konsumen, Satgas Pangan POLRI, OPD terkait merupakan wahana yang strategis.

Arti strategis Rakor ini mempertemukan para petani, pedagang, pemerintah terkait tata niaga jagung, ditengah kondisi yang secara nasional terjadi gejolak harga baik di Jawa, Sulawesi, Lampung dan beberapa daerah lainnya”. Ungkap Maino.

Acuan standar harga mengacu pada kualitas komoditi.
Oleh karena itu usulan-usulan dalam Rakor dipertimbangkan dan menjadi catatan Bapanas agar jagung dapat dipasarkan dan diserap secara optimal.

Bagaimana kerjasama jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat berkelanjutan di antara para pelaku usaha dan petani jagung, Imbuhnya.

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP pada Rakor tersebut mengungkapkan, kunjungan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan rombongan yang cukup besar merupakan kehormatan bagi pemerintah daerah.

Terima kasih atas respon cepat dari Kepala Bapanas atas usulan pemerintah daerah dan masyarakat petani terkait peningkatan harga komoditas jagung.

” Keputusan Bapanas terkait Fleksibilitas Harga Acuan Pembelian (HAP) komoditas jagung cukup membantu pemerintah daerah untuk menjawab persoalan anjloknya harga jagung saat ini.

Agar keputusan tersebut dipatuhi pengawasan melekat oleh Satgas Pangan hingga di tingkat daerah sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik untuk perusahaan maupun untuk para petani”. Terang Bupati IDP.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Wakil Bupati H. Dahlan M.Noer, Pj.Sekda Suwandi, ST.MT.(pyan)

Ketua DPD II Golkar Kab Bima : Golkar Hanya Usung Dae Yandi

harianamanat

KABUPATEN BIMA,- ” Kita Pastikan bahwa Pendaftaran Dae Yandi kepada beberapa Parpol ini sebagai Calon Bupati, tidak sebagai calon Wakil Bupati.

Dan Golkar pastikan hanya mengusung Dae Yandi sebagai Calon Bupati,” ujar Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE, M.IP (IDP,red) sesaat sebelum Pengurus Partai Golkar berangkat membawa formulir Pendaftaran Calon Bupati Bima Muhammad Putera Ferryandi,S.IP, M.IP pada lima Partai Politik, Senin 6 Mei 2024.

Formulir pendaftaran untuk mengusung Dae Yandi sebagai Calon Bupati Bima itu di serahkan pada lima Partai Politik yakni Nasdem, Demokrat, PKB, PPP dan PDIP.

Ketua DPD II Golkar Kab Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri mengatakan bahwa Golkar mengusung calon tunggal untuk Calon Bupati Bima 2024-2029.

“Golkar memenuhi syarat untuk mengusung Calon.

Namun keragaman berpolitik itu bisa disatukan dalam sebuah koalisi, sehingga Golkar akan menjalin pertemanan dengan partai politik lainnya,” ujarnya.

IDP juga tidak lupa berpesan, agar para pengurus menyampaikan salam Takzim kepada para Ketua Partai yakni PPP, Demokrat, Nasdem, PKB dan PDIP.

“Sampaikan salam Takzim kami, semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini terus kokoh,”ujarnya.

Disamping itu IDP juga mengingatkan agar seluruh persyaratan yang diminta Partai Politik telah di lengkapi.

Untuk tertibnya pelaksanaan Penyerahan Bahan Pendaftaran Calon Bupati Bima Dae Yandi pada lima Parpol itu, Ketua Golkar Hj.Indah Dhamayanti Putri menunjuk Wahyudin,S.Ag sebagai Ketua rombongan sekaligus juru bicara partai Golkar.

Formulir Pendaftaran untuk Calon Bupati Bima Muhammad Putera Ferryandi, diantar dan diserahkan oleh Para Petinggi Partai Golkar Kabupaten Bima yakni Ketua -Ketua PK Golkar, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab Bima, Unsur Ketua Kepengurusan Partai Golkar serta Calon Anggota DPRD Terpilih Partai Golkar hasil pemilu legislatif 2024 yang baru lalu.

Seperti kita ketahui bahwa Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, dan 508 kabupaten/kota dan akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Rencananya Partai
Golkar masih akan menyerahkan formulir Pendaftaran Calon Bupati Bima Muhammad Ferryandi pada beberapa parpol.(Sura)

La Rimpu Gelar Pelatihan Advokasi Kepemimpinan Perempuan

harianamanat

KABUPATEN BIMA,- Bupati Bima yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fatahullah, S.Pd membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan yang merupakan bagian dari program WISE Initiative kerjasama antara La Rimpu bersama Wahid Foundation dan United Nation Women (UN Women), Senin (6/5), yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Fatahullah menyampaikan bahwa perempuan di daerah harus mampu membawa perubahan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan keberpihakan pada kelompok minoritas, terutama kelompok perempuan itu sendiri. Jelasnya.

Dikatakan mantan Kadis Nakertrans ini, kaum perempuan harus dapat memanfaatkan kemampuan untuk mengabdikan diri di lingkungan pemerintahan atau didalam masyarakat meskipun tidak harus meninggalkan urusan rumah tangga.


Menutup sambutan Bupati Bima, Atas nama pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan Ucapan terimakasih dan apresiasi terhadap kegiatan dan program yang di buat oleh La Rimpu yang akan dilaksanakan 2 (dua) hari Senin-Selasa (6-7 Mei 2024).

” Melalui pelatihan hari ini saya berharap peserta dapat memahami potensi masalah yang bisa terjadi di masyarakat dengan adanya fasilitator desa dari La Rimpu.”Imbuhnya.

Setelah dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bima, acara dilanjutkan dengan pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan yang diikuti 25 Fasilitator Desa yang tersebar di Kabupaten Bima.

Pada kegiatan Pelatihan dihadiri Manager Finance Santun Aulia FM, Program Officer Mar’atun Syarifah, dan moderator pelatihan Lily Marfuatun.(Pyan)

Walikota HM.Rum : Terimakasih Menteri Sandiaga Uno

harianamanat

KOTA BIMA,- Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Event ini terselenggara berkat penetapan festival Rimpu Mantika masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) tahun 2024 oleh Kementerian Pariwisata.

“Mudah-mudahan event ini tidak hanya digelar setahun sekali, kalau bisa minimal 2 bulan sekali.

Untuk pertumbuhan ekonomi hanya ada 2 cara, mendatangkan orang dan mendatangkan investor ke Kota Bima,” kata H. Mohammad Rum saat menyampaikan sambutan.

“Semoga Kota Bima sejajar dengan kota-kota lainnya di
Nusantara”. Tandasnya.

Harapan Walikota Bima itu tentu harus di apresiasi oleh semua pihak.

Untuk mendatangkan Orang dan Investor ke daerah kita tentu harus di dukung oleh semua pihak.

Lingkungan yang baik dan terawat, adab yang ramah dan bersahabat, akses yang mudah, kenyamanan dalam berusaha merupakan beberapa prasyarat yang menjadi kewajiban kita bersama dalam memajukan daerah kita.(Sura)

Desak Ketua PN Mataram Kabulkan Gugatannya, Fihirudin Ajukan Gugatan PMH ke PN Mataram

harianamanat MATARAM, - Tim Pembela Rakyat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda selalu tergugat satu ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Dalam gugatan bernomor 001/TPR/V/2024 tertanggal 22 Mei...

M Yasin : H.Dahlan Belum Mendaftar Tunggu Arahan DPP

harianamanat KABUPATEN BIMA,- Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima yang juga Wakil Ketua DESK Pemilu M.Yasin, S.Sos. mengakui bahwa Ketua DPC Partai Gerindra Drs.H.Dahlan M Nor belum mendaftar sebagai Calon Bupati Bima 2024-2029 pada partai...

Adi Mahyudi : PAN akan Antarkan Ferryandi Menjadi Bupati Bima 2024-2029

harianamanat KABUPATEN BIMA,- "Muhammad Putera Ferryandi adalah Kader terbaik daerah ini. Dan insya Allah Muhammad Putera Ferryandi akan memimpin daerah ini pada 2024 mendatang. Dan kita berharap koalisi Indonesia Maju itu akan terjadi juga di Daerah." Itulah ungkapan...

Dakwaan Kabur Muhammad Lutfi, SE Berpotensi Bebas di PN Tipikor Mataram

Penulis : Syafrudin Lakuy,SH.MH. Editor : Sri amanat Foto : Nona Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi system hukum acara yang dipedomani masih menggunakan KUHAP, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana...