harianamanat
Mataram,- Kepala Dinas Kominfotik NTB H.Yusron Hadi,ST.MUM menjelaskan terkait kebijakan sewa mobil listrik oleh Pemprov pada tahun 2026 mendatang.
Menurutnya setidaknya ada dua dasar pertimbangan atas kebijakan sewa mobil listrik tersebut.
Pertama, adalah upaya efisiensi. Kita tahu bersama bahwa APBD 2026 sedang menghadapi tekanan karena berkurangnya pos dana transfer ke daerah, sehingga Pemerintah Prov harus mencari kiat dan upaya agar APBD kita tetap survive untuk meraih target pembangunan sesuai RPjMD.
Langkah penghematan di sektor belanja operasional termasuk pemeliharaan kendaraan dinas telah lama menjadi catatan evaluasi APBD.
Hal ini tentu sudah dikaji secara mendalam dari berbagai aspek.
“Bayangkan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas pertahun sekitar Rp. 19 M ditambah rata-rata belanja modal pengadaan mobil baru pertahun antara 9-14 M pertahun.
Artinya kisaran 28-33 M harus kita siapkan utk operasional mobil dinas per tahun.
Sementara biaya sewa dan lain-lain yang terkait dengan penerapan kebijakan tersebut sekitar 25 M.
Jadi dipastikan bisa menghemat milyaran yang bisa di optimalkan utk membiayai program strategis dan unggulan,”paparnya.
Kedua, semangat memperbaiki tata kelola kendaraan dinas.
” Bapak Gubernur ingin menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK bertahun-tahun mengenai buruknya tata kelola randis ini.
Dengan kebijakan sewa ini maka randis lama sebagian besar akan dihapus melalui mekanisme yang sesuai aturan.
Selain menghasilkan pendapatan juga menyelesaikan rekomendasi BPK”.
Dalam konteks inilah hadirnya kebijakan Bapak Gubernur terkait mobil listrik Pemprov dapat di maklumi.
Penggunaan mobil listrik selain menghemat, perbaikan tata kelola juga kita menunjukkan keberpihakan NTB mendukung program blue energy yang ramah lingkungan.
Jadi semua kebijakan ini dijalankan dengan penuh perhitungan.(Dis)
