harianamanat.com
Jakarta,- dr. Sanusi Haji Ibrahim,S.PoG bersuara terus mempertanyakan moratorium Pemekaran Daerah kapan dicabut.
Hal itu terkait waktu pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa yang secara administratif dan persyaratan politik telah terpenuhi untuk menjadi Propinsi sendiri berpisah dengan NTB.
“Sebenarnya dari persyaratan jumlah pemerintah daerah ( 4 kabupaten dan 1 kotamadya) Pulau Sumbawa seharusnya sudah lolos menjadi propinsi tersendiri, lepas dari propinsi NTB.
Juga sudah ada persetujuan komisi II DPR RI artinya semua fraksi dari semua parpol sudah menanda tangani.
Mereka semua setuju dibentuknya Propinsi Pulau Sumbawa.
Yang sedang kami tunggu sekarang adalah kapan moratorium itu dicabut,” tanya H Sanusi dihadapan awak media di jakarta usai acara halal Bi halal keluarga Sumbawa.
Sehingga, kata Aji Sanusi, bila ada isu tentang pemekaran, maka kami bersama lima kepala daerah yang dipimpin oleh Pak Gubernur Zulkieflimasyah akan langsung menghadap ke Presiden Jokowi, ke Mendagri dan Komisi II DPR RI Senayan.
“Kita akan unjuk diri bahwa kita sudah siap.
Pulau Sumbawa itu menyimpan kekayaan alam luar biasa, ada PT Amman Mineral, juga sekarang ditemukan tambang emas di Bima dan Dompu, 2 Miliar ton.
Bukan itu saja, juga ada peternakan sapi terbaik dari sumbawa yang sampai saat ini dipasok ke pasar DKI dan sekitarnya,” jelas dokter kandungan ini.
Artinya ketika Pulau Sumbawa mekar menjadi Provinsi, infrastruktur pendukungnya sudah ada dan sangat terpenuhi, sehingga tidak membebani Provinsi Induk, ujarnya.
Ia berharap diakhir tahun 2023 atau usai Pilpres, Moratorium di cabut.(mas)
