64 Tahun NTB Kita

harianamanat.com

MATARAM (17/12).-

NTB merupakan provinsi kepulauan yang terletak di tenggara Indonesia dengan
dua pulau utamanya: Lombok dan Sumbawa.

Kedua pulau ini memiliki karakteristik alam,
sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda namun saling melengkapi.
Menjadi satu modal dasar pembangunan untuk dikembangkan bersama.

NTB juga
memiliki ratusan pulau-pulau kecil yang menyimpan potensi besar.
Menjadi satu pesona
tersendiri yang bernilai jual tinggi.

Di awal masa kemerdekaan, NTB menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang
beribu kota di Singaraja Bali.
Sunda Kecil merupakan provinsi yang di dalamnya
bergabung Bali, NTB dan NTT.

Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada
Desember 1949, NTB menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.

Tidak berlangsung lama, NTB kemudian menjadi provinsi sendiri pada 17
Desember 1958 dengan bergabungnya pemerintahan Pulau Lombok dan Sumbawa
berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT.

Momen inilah yang kemudian
ditetapkan sebagai hari lahirnya Provinsi NTB hingga kini.

Dalam perkembangan tata
pemerintahan selanjutnya, keberadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara khusus kini
diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

Dalam 64 tahun usia Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat telah 8 (delapan) kali
pergantian kepemimpinan.

Setiap periode menghadapi dinamika, problematika dan
romantikanya masing-masing.

Setiap periode telah meletakkan pondasi penting dan
prestasi-prestasi terbaik di zamannya.

Masa Pemerintahan Gubernur Roeslan Tjakraningrat (1958-1966)
Roeslan Tjakraningrat memimpin NTB dengan tantangan utama krisis pangan
dan ancaman kelaparan yang nyata.
Pada 1959 misalnya, tak kurang dari 10 ribu
jiwa warga Lombok Selatan meninggal dunia karena kekurangan gizi yang parah.

Pada periode 1965-1966 di saat situasi politik nasional bergejolak karena
meletusnya pemberontakan komunis, kembali bencana kelaparan besar terjadi di
Lombok Selatan dan umumnya Pulau Lombok.

Sepanjang kurun waktu itu, hampir 80 persen areal pertanian gagal panen.

Sekitar 20 ribu kepala keluarga hidup dalam kesulitan pangan yang berat.
Gizi buruk
menimpa ribuan anak-anak.

Dengan segala keterbatasannya, delapan tahun memimpin NTB, Gubernur
Roeslan telah berusaha keras menjadikan NTB daerah yang lebih baik. Meletakkan
fondasi pemerintahan dan pembangunan daerah, memperkuat nasionalisme dan
semangat kebangsaan. Merekatkan kebersamaan antar segenap kelompok-kelompok
di tengah masyarakat NTB yang plural.

Masa Pemerintahan Gubernur H.R. Wasita Kusumah (1966-1978)
Di masa pemerintahan Gubernur Wasita Kusumah inilah usaha-usaha yang
lebih mendalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan di NTB khususnya di Pulau
Lombok dilakukan, antara lain dengan membentuk program Gugus Tugas Lombok.

Pada masa inilah mulai muncul keyakinan bahwa ancaman gagal panen dan
kelaparan bukan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan.

Pelan namun pasti, masyarakat
Lombok Selatan tumbuh keyakinannya bahwa hidup mereka bisa berubah.

Pemerintah NTB pun tumbuh keyakinannya bahwa kemiskinan dan kelaparan di
Lombok Selatan bisa teratasi dengan terus mendorong percepatan pembangunan.

Masa Pemerintahan Gubernur Brigjen TNI (Purn) Gatot Soeherman (1978-
1988)
Di masa kepemimpinannya, sejarah mencatat NTB swasembada beras pada 1984.

Buah dari Operasi Tekad Makmur (OTM) yang mulai dilakukan pada musim
tanam 1980-1981.

Ketika itu OTM dilakukan pada areal seluas 26 ribu hektar di
Lombok Selatan dan Bima dengan mendorong intensifikasi padi gogo rancah (Gora), sehingga Presiden Soeharto saat itu datang Panen Raya di Lombok dan Bima, Inilah
operasi pertanian yang mungkin salah satu yang terbesar di era orde baru dan
sekaligus tersukses capaiannya.

Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Dr.
H. Warsito, S.H., MM. & Drs. H. Lalu Srigede (1988-1998)
Gubernur Warsito memimpin NTB selama 10 tahun.

Ia mewariskan satu
prestasi besar dari pendahulunya yang berhasil membawa NTB swasembada beras
pada 1984. Selain terus memantapkan capaian swasembada beras itu, Warsito juga
meletakkan sejumlah pondasi penting, salah satunya yang menonjol yaitu pondasi
pembangunan sektor pariwisata.

Demikian juga dengan gagasan memiliki bandara internasional kawasan
selatan Lombok, membangun infrastruktur jalan dan membentuk Badan Promosi
Pariwisata LombokSumbawa, embrionya dimulai di era Warsito.
Kemudian
dilanjutkan dengan lebih nyata dan besar oleh gubernur berikutnya.

Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Harun Al Rasyid,
M.Si. – Drs. H. Lalu Azhar (1998-2003)
Harun Al Rasyid adalah gubernur NTB pertama yang bukan berasal dari militer.

Ia juga gubernur pertama yang merupakan putra asli daerah.

Pada era
kepemimpinannya, hubungan pusat-daerah banyak mengalami perubahan
mendasar.

Era otonomi yang bergulir sebagai buah dari reformasi politik, memberi
kesempatan luas bagi daerah mengelola lebih mandiri potensi sumber daya lokal bagi
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Salah satu program yang menonjol adalah
GEMA PRIMA (Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat).

Gerakan ini dirancang sebagai satu cara inovatif mendorong terjadinya
perubahan perilaku masyarakat, terutama perubahan perilaku dalam pelayanan dasar
(pendidikan dan kesehatan) serta produktivitas bekerja.

Masa Pemerintahan Harun membuka luas Akses Pariwisata.

UMKM mulai tumbuh utamanya Promosi Kerajinan dan hasil Mutiara NTB dimulai Era Harun Al Tasyid.

Sejak saat itu Mutiara NTB,Gerabah NTB menjadi komoditi lain dalam membantu Percepatan Pembangunan Ekonomi NTB.

Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Lalu Serinata –
Drs. H. Bonyo Thamrin Rayes (2003-2008)
Seperti pendahulunya Harun Al Rasyid, Lalu Serinata juga berhadapan dengan
sejumlah perubahan politik dan pemerintahan di tingkat nasional.

Pada masanya era
baru Otonomi Daerah makin diperkuat.
Sepanjang lima tahun memimpin NTB, Lalu Serinata berhadapan dengan
tantangan besar menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi,
memantapkan infrastruktur, serta perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM).

Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DR. TGH. Muhammad
Zainul Majdi – Ir. H. Badrul Munir, MM. & H. Muhammad Amin, SH., M.Si.
(2008-2018)
TGH. Muhammad Zainul Majdi merupakan gubernur NTB pertama yang terpilih
melalui proses pemilihan langsung pada pemilihan kepala daerah NTB Mei 2008.

Program-program yang pernah bersinar selama dua periode kepemimpinannya
bersama dua wakil gubernur berbeda, seperti program PIJAR (sapi, jagung, rumput
laut), NTB BSS, Visit Lombok Sumbawa, pencapaian terbaik MDG’s, pengembangan
wisata halal dan berbagai program lainnya telah berhasil menurunkan angka
kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan peringkat IPM NTB secara
nasional.

Di Masa TGB inilah sektor Pariwisata kembali di giatkan.

komunikasi yang intens antara TGB dan Presiden SBY kemudian Presiden Jokowi, melahirkan pengembangan baru bagi Pariwisata NTB.

Mandalika kemudian menjadi KEK dan puncaknya menjadi Destinasi Super Prioritas dengan dibangunnya Sirkuit Mandalika dan Bandara BIZAM.

Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah.
S.E., M.Sc. – Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NTB telah menempuh satu jalan panjang pembangunan.

Kini Nusa Tenggara
Barat dipimpin oleh Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dengan Wakil
Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., dengan Visi Membangun Nusa
Tenggara Barat Gemilang.
Sejumlah program unggulan seperti industrialisasi, posyandu keluarga,
beasiswa luar negeri, desa wisata, zero waste, serta program unggulan lainnya terus
dipacu dan digesa.

Hal ini dilakukan sembari menggali potensi melalui gelaran event event prestisius dan meneguhkan eksistensi dengan meraih penghargaan nasional
maupun internasional di berbagai bidang.

64 tahun membangun NTB mengajarkan satu hal: Tak ada hasil yang bisa
instan.
Tak ada sim salabim dalam pembangunan.

Bagaimana swasembada beras
diperjuangkan, bagaimana produksi dan populasi pertanian dilipatgandakan,
bagaimana sektor pariwisata tumbuh dan berkembang, bagaimana pembangunan
manusia ditingkatkan, bagaimana infrastruktur jalan, pelabuhan, bendungan dan
bandara diadakan, bagaimana industrialisasi dan investasi diperjuangkan.

Semuanya
dimulai dengan kerja keras dan diteruskan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Visi yang membawa semangat, optimisme dan kepercayaan diri bahwa
masyarakat NTB punya kemampuan dan peluang untuk bisa mewujudkan hal-hal
terbaik untuk NTB dan kesejahteraannya.

Ke depan, NTB masih akan terus
melangkah pasti menyongsong agenda – agenda besar pembangunan.

Kita harus menjaga kebersamaan sebab tantangan ke depan makin besar dan
beragam.

Bagaimana kemudian kita juga harus bisa menggesa prioritas dan potensi
pembangunan yang NTB miliki, sebab hanya dengan itu kita bisa menjadi pelaku
utama dan penerima manfaat terbesar dari pembangunan.