HARIAN AMANAT, MATARAM.
Investasi ke daerah selalu menarik untuk dibahas. Dinamika investasi selalu kompleks dan berliku. Kerap tidak sedikit investor bodong, makelar investasi dan semacamnya.
Sementara daerah (Kota dan Kabupaten) butuh gerak cepat untuk kemajuan daerah. Yang tentu saja tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dari APBD.
Hal ini terkuak saat Diskusi bersama yang digagas oleh Sri Miranti admin WA Grup Bima Berkhidmat (WAG BB) dan di siarkan oleh SCPD Channel tadi malam (5/3) di Tuwa Kahwa – Kota Mataram.
Hadir dalam diskusi tersebut, Mansyur Arsyad (Lawyer Nasional asal Wera), Abdul Rauf,ST.(Anggota DPRD Propinsi NTB), Dr Raihan (Anggota DPRD Propinsi NTB), H. Muzzakir Sulaiman(mantan Ketua Bappeda Kab Bima – Dewan Pakar Nasdem DPW NTB), Farid Tolomundu ( Konsultan Politik), Dr Firmansyah (Penasehat Investasi Daerah NTB – Akademisi Unram), Hj. Nurhaidah (Pengusaha Berlian Jakarta), Sri Miranti (Wartawan Harian amanat).
Diskusi hangat tersebut dipandu oleh Jamaludin Ikraman dan Rangga Babuju dengan mengambil tema: ‘Mimpi Kita Untuk Bima’
Para narasumber bersepakat bahwa lambannya pembangunan dan pengembangan Bima (kota dan kabupaten) kita saat ini adalah sulitnya investasi masuk Bima. “Pembangunan tidak akan bergerak cepat dan maju bila hanya mengandalkan APBD yang ada. Sehingga perlu perlibatan investor dalam mengambil bagian” Terang H. Muzzakir.
Namun pernyataan H. Muzzakir ini ditantang oleh Hj. Nurhaidah. Menurut Pengusaha Berlian asal Kec Sape kab Bima ini, bahwa strategi Kebijakan pemerintah daerah menjadi penting sebagai ‘magnet’ bagi investor masuk Bima. “Diaspora Bima diberbagai daerah di Indonesia dan punya kemampuan keuangan, cukup banyak. Hanya saja pemerintah daerah tidak serius menggelar karpet merah untuk mereka” Ungkapnya.
Lebih lanjut Hj. Nurhaidah menjelaskan bahwa selama ini pemerintah daerah terjebak dengan anonim Investor itu adalah koorporasi atau perusahaan besar dan sudah bernama. “Khan selama ini demikian, banyak orang Bima yang punya uang puluhan hingga ratusan miliar dan mau berinvestasi di tanah kelahirannya, tapi tidak dianggap serius. Tetapi bila koorporasi masuk, pemerintah daerah menjamu bak raja. Padahal belum tentu seserius kami dalam membangun” Sesalnya.
Akibatnya, tidak sedikit investasi mangkrak, investor lari keluar dan tidak melanjutkan, akibat keamanan menjadi alasan. Padahal, investor itu tidak paham topografi dan topologi masyarakat Bima yang beda kecamatan, beda streotipe nya. Hal ini menjadi autokritik bagi pemerintah daerah diera ini.
‘Lampu Hijau’ sudah dinyalakan oleh para Pengusaha sukses asal Bima di berbagai daerah di Indonesia. Tinggal bagaimana Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima menyambutnya dengan baik dan menfasilitasi kebutuhan pembangunan yang ingin didorong.(admin)
