harianamanat
MENINTING, Lombok Barat – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah serta ribuan masyarakat yang hadir, Presiden menekankan bahwa seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bangsa.
Presiden mengingatkan bahwa seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri hingga aparat penegak hukum, pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki merupakan amanah yang bersumber dari rakyat sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab.
Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang. Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan tekad pemerintah untuk memberantas korupsi dan menutup berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.
Menurut Presiden, setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, serta program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan maupun mengalami kesulitan memperoleh pangan. Ketahanan pangan, menurutnya, merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, serta keberpihakan kepada para petani sebagai produsen pangan nasional.
Selain ketahanan pangan, Presiden menyampaikan optimisme terhadap upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu langkah strategis yang disampaikan adalah pengembangan bahan bakar nabati B50 yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Presiden menjelaskan bahwa pengembangan B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp170 triliun. Penghematan tersebut, menurutnya, dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis, termasuk bendungan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Presiden juga mengingatkan bahwa berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan mudah. Namun, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan nasional, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan maupun kepentingan yang menghambat upaya mewujudkan kemandirian bangsa.
Presiden menegaskan bahwa seluruh ikhtiar pemerintah diarahkan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Presiden menyatakan optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang maju dan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.(Diska)
