harianamanat
Kesultanan Bima adalah salah satu kerajaan Islam tertua yang ada di Kepulauan Sunda Kecil, tepatnya di bagian Timur Pulau Sumbawa (NTB).
Kesultanan Bima didirikan pada abad 17, tanggal 7 Februari 1621 Masehi berdasarkan tanggal masuk Islamnya raja terakhir Bima atau sultan pertama Bima.
Sultan pertamanya adalah raja ke-37 dari Kerajaan Mbojo Bima yang bernama La Kai, kemudian setelah masuk Islam berganti nama menjadi Abdul Kahir.
Kesultanan ini telah dipimpin oleh 14 sultan, dan Sultan terakhirnya adalah Sultan Muhammad Salahuddin.
Sultan Abdul Lahir pada saat itu masih bergelar JENETEKE(Sultan Muda).
AWAL PENDIRIAN KESULTANAN BIMA
Pada awalnya Kesultanan Bima merupakan sebuah kelompok masyarakat Suku Mbojo yang menganut paham makamba dan makimbi atau dalam bahasa Indonesianya animisme dan dinamisme, oleh masyarakat lokal kepercayaan ini disebut Marapu.
Masyarakat ini kemudian disatukan bersama kelompok etnis Mbojo lain di sekitarnya.
Penyatuan ini dilakukan oleh Sang Bima yang mengajarkan agama Hindu.
Setelah itu, ia menggagas berdirinya Kerajaan Bima.
Sebelum kedatangan Sang Bhima, para Ncuhi (penguasa wilayah) telah membentuk federasi untuk menghindari konflik perebutan wilayah yang berkepanjangan, namun tanpa pemimpin tertinggi seperti raja.
Kerajaan Bima mulai digagas oleh Sang Bhima pada abad ke-8 Masehi, tepatnya tahun 631 Saka atau 709 Masehi, berdasarkan umur situs Wadu Paa yang dipahat oleh Sang Bhima saat pertama datang ke Bima.
Sang Bhima menikah dengan seorang putri Bima yang berasal dari Pulau Satonda di bagian utara Bima bernama Indra Tasi Naga, dari keturunannya inilah yang menjadi raja-raja Bima nantinya.
Karena sosoknya yang dinilai cerdas, karismatik dan berwibawa, para Ncuhi memintanya menjadi raja, tetapi Sang Bhima menolak karena harus pergi ke Kerajaan Medang.
Ia kemudian berjanji akan mengirim anaknya dari hasil pernikahannya dengan La Indra Tasinaga (Putri Bima) untuk datang memimpin.
Sehingga kepemimpinan sementara diberikan ke Ncuhi Dara, penguasa wilayah Tengah atau Kota Bima sekarang.
Dua anak Sang Bhima kemudian datang ke Bima, bernama Indra Jamrud dan Indra Kumala.
Keduanya datang dengan membawa La Gunti Rante sebagai identitas yang menandakan mereka anak keturunan Sang Bhima, mereka tiba dan disambut di wilayah Ncuhi Hu’u.
Ncuhi Hu’u kemudian melaporkannya ke Ncuhi Parewa mengenai kedatangan keduanya, kemudian Ncuhi Parewa membawanya ke Ncuhi Dara yang saat itu menjadi pusat Dana Mbojo/Bima.
Indra Jamrud dibekali kemampuan sebagai pelaut dan nelayan, sedangkan Indra Kumala dibekali kemampuan ahli pertanian.
Sebelum salah satunya diangkat sebagai raja Bima, Indra Jamrud diasuh oleh Ncuhi Parewa, penguasa wilayah Selatan.
Sementara Indra Kumala diasuh oleh Ncuhi Dorowuni, penguasa wilayah Timur.
Namun Indra Jamrud lah yang diangkat menjadi raja dengan gelar Ruma Sangaji (Dalam kitab Bo’ Sangaji Kai Bima).
Ruma berarti tempat berlindung; yang mulia. Sangaji berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu Sang dan Aji, dimana Sang bermakna personalisasi atau identifikasi untuk menyebut manusia, makhluk hidup lain, atau benda mati yang dianggap memiliki martabat tinggi, sementara Aji berarti Yang Mulia atau Yang Agung.
Sehingga gelar Sangaji dapat disimpulkan sebagai Baginda Raja Yang Mulia/Yang Agung.
Namun dalam tradisi lokal cerita rakyat, gelar Sangaji berasal dari kata Sanga dan Ji, dimana Sanga berarti Cabang, dan Ji berari Jin, sehingga diterjemahkan sebagai anak manusia yang sakti keturunan bangsa jin dan segala dewa-dewa.
Indra Jamrud memberi nama Bima sebagai nama kerajaan untuk menghormati Sang Bhima yang telah merintis berdirinya kerajaan Bima.
Ia membangun istana pertamanya bernama Asi Wadu Perpati dengan gotong royong bersama masyarakat di bawah pimpinan Bumi Jero sebagai kepala bagian pembangunan dan pertukangan.
Sedangkan Indra Kumala dikabarkan menghilang di salah satu mata air yang terletak di bagian timur pusat kota Bima, sekarang menjadi situs Oimbo, yang berasal dari kata Oi Mbora (Oi=Air, Mbora=Hilang) yang artinya mata air tempat hilangnya Indra Kumala.
Dalam sejarahnya, wilayah Kerajaan Bima kemudian dibagi menjadi dua (Timur dan Barat).
Wilayah barat (meliputi Kencuhian Saneo, Papekat; yang kemudian menjadi Kerajaan Pekat tahun 1675, Kangkelu; yang kemudian menjadi Kerajaan Tambora tahun1626/1675, dan Taloko; yang kemudian menjadi Kerajaan Sanggar tahun 1700) dipisahkan menjadi kerajaan Bima Barat bernama Kerajaan Dompu, dengan raja pertamanya Sangaji Indra Kumala (bukan adik Indra Jamrud; melainkan adik dari Sangaji Mbojo Manggampo Jawa).
Nama Dompu sendiri berasal dari kata Dompo/ Padompo yang diartikan sebagai daerah atau wilayah yang dipotong atau dipisahkan.
Sementara Kerajaan Bima Timur tetap dengan nama Kerajaan Bima (meliputi Kencuhian Dara, Dorowuni, Banggapupa, Pabolo, dan Parewa).
Namun dipersatukan kembali oleh Kerajaan Bima (Timur) saat misi ekspansi wilayah Bima yang terus berlanjut hingga ke Bumi Alor (NTT) dan Tanah Naro (Bobonaro, Timur Leste) di abad 15 oleh Tureli Nggampo Bilmana.
AWAL KESULTANAN BIMA
Pada tahun 1540 Masehi, para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Demak datang ke Kerajaan Bima untuk menyiarkan Islam.
Penyebaran Islam dilakukan oleh Sunan Prapen, tetapi tidak dilanjutkan setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun yang sama. Pada tahun 1580, penyebaran Islam dilanjutkan oleh para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Ternate yang diutus oleh Sultan Baabullah.
Selanjutnya, penyebaran Islam di Kerajaan Bima diteruskan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1619.
Ia mengirim para mubalig dari Kesultanan Gowa dan Kesultanan Tallo dari Makassar.
Kerajaan Bima akhirnya menjadi kesultanan setelah rajanya yang bernama La Kai menjadi muslim pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijriyah.
Agama Islam kemudian menjadi agama resmi dari para bangsawan dan masyarakat Kerajaan Bima.
IMPERIUM NUSANTARA TIMUR SELATAN
Puncak kejayaan Kerajaan Bima dimulai pada abad ke-15 ketika berada di bawah kepemimpinan Tureli Nggampo Bilmana (seorang Sangaji Mbojo (Raja Bima) yang dikenal berjiwa petualang, senang berkelahi, dan cenderung tidak suka diatur.
Ia secara sukarela turun tahta demi menjelajah dunia di luar istana, lalu menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Tureli Manggampo Donggo).
Ia memanfaatkan melemahnya kekuasaan Majapahit di wilayah Nusantara Timur-Selatan dengan melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Pulau Sumbawa, kemudian melebarkan ekspansinya ke luar pulau, ke Pulau Sumba, Manggarai, Sabu/Sawu, Ende, Larantuka, Komodo, kepulauan Alor, hingga ke Tanah Naro (Bobonaro, sebagian Timur Leste sekarang).
Catatan tentang masa kejayaan ini terekam dalam naskah-naskah BO Bima, yang memuat kronik aktivitas harian para raja dan pembesar Kerajaan Bima.
Hingga wilayah kekuasaan Kerajaan Bima saat itu berbatasan dengan Kerajaan Ternate di sebelah Timur (saat itu Pulau Wetar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Ternate) dan berbatasan dengan Kerajaan dari Bali di sebelah Barat (saat itu Pulau Lombok berada di bawah kekuasaan kerajaan dari Bali).
Seiring menguatnya pengaruh Bangsa Barat seperti Portugis-Belanda di Nusantara, wilayah kekuasaan Kerajaan Bima perlahan menyusut.
Namun pada abad 16, dalam beberapa sumber lokal Bima menyebutkan adanya aliansi antara Kerajaan Bima-Ternate untuk mengusir Portugis dari kepulauan Nusantara Timur-Selatan, tetapi pada akhirnya hanya mampu membuat Portugis memindahkan pusat komandonya ke Pulau Timor (sekarang sebagian Timur Leste).
Hingga dalam perkembangannya, secara perlahan wilayah Kekuasaan Kerajaan Bima pada abad ke-19 M, hanya menyisakan Pulau Sumbawa bagian timur, Manggarai atau Flores Barat, Sumba dan pulau‑pulau kecil di Selat Alas. Di Pulau Sumbawa, wilayah utama Kesultanan Bima dibagi menjadi beberapa distrik, tiap distrik dipimpin oleh seorang pemimpin distrik yang disebut Djeneli. Distrik kemudian dibagi lagi menjadi perkampungan-perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung.
Wilayah Kesultanan Bima di Manggarai dibagi menjadi daerah Reo dan daerah Pota.
Pemimpin masing-masing distrik bergelar naib yang bertanggung jawab langsung kepada sultan. Para naib ini memimpin para galarang, dan kepala kampung.
PEMERINTAHAN KESULTANAN BIMA
Kesultanan Bima menggunakan gelar Ruma kepada para raja dan sultannya.
Gelar ini melambangkan bahwa raja/sultan adalah tuan kita; pelindung, kemudian di memasuki era kesultanan, gelar ini dialih artikan sebagai khalifah dan wakil Allah di bumi.
Sultan diberi wewenang oleh masyarakatnya untuk menjadi pemimpin dan pemerintah.
Dalam melaksanakan pemerintahan, sultan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan keperluan pribadinya.
Pemerintahan sultan sepenuhnya dilaksanakan sesuai syariat Islam.
Nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dipadukan dan membentuk tradisi pemerintahan.
Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Kesultanan Bima pada tahun 1908 dan menerapkan pemerintahan terpusat.
Wilayah Kesultanan Bima dibagi menjadi 5 distrik pemerintahan yaitu Distrik Rasanae, Distrik Donggo, Distrik Sape, Distrik Belo, dan Distrik Bolo.
Distrik Rasanae dipimpin oleh Sultan, sedangkan Distrik Donggo dipimpin oleh Sultan Muda. Distrik Sape dipimpin oleh Raja Bicara,
Distrik Bolo dipimpin oleh Raja Sakuru.
dan Distrik Bolo juga dipimpin oleh Rato Parado.
Pada tahun 1909, Kesultanan Bima digabung ke dalam Keresidenan Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Makassar.
Semua urusan kesultanan harus mendapat persetujuan pemerintah kolonial Belanda.
SULTAN ISMAIL
Sultan Ismail adalah sultan ke-10 Kesultanan Bima. Ia adalah putra dari Sultan Abdul Hamid. Kekuasaannya dimulai sejak pengangkatannya pada tanggal 26 November 1819.
Sultan Ismail berkuasa hingga tahun 1854. Selama masa kekuasaannya, Kesultanan Bima membangun banyak musala dan masjid di seluruh wilayahnya.
Pada awal pemerintahannya, masyarakat hidup miskin dan menderita kelaparan akibat letusan Gunung Tambora, serangan bajak laut, dan kemarau panjang.
Perekonomian Kesultanan Bima kemudian membaik setelah Sultan Ismail beralih patuh kepada Inggris.
SULTAN ABDUL KADIM
Sultan Abdul Kadim adalah sultan kedelapan dari Kesultanan Bima.
SULTAN ABDUL HAMID
Sultan Abdul Hamid adalah putra dari Sultan Abdul Kadim.
Ia memerintah mulai tahun 1773 M.
Pada masa pemerintahannya, perdagangan di wilayah Kesultanan Bima telah menjadi hak monopoli Belanda.
Ia kemudian berperan dalam mempermudah izin pelayaran kapal-kapal di wilayah Kesultanan Bima.
SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN
Sultan Muhammad Salahuddin adalah putra Sultan Ibrahim.
Ia berkuasa pada tahun 1915 dan mengubah keadaan politik dan pemerintahan.
Selama pemerintahannya, ia mendirikan sekolah Islam di Raba dan Kampo Suntu.
Selain itu, masjid-masjid didirikan di tiap desa dalam wilayah Kesultanan Bima.
Sultan Muhammad Salahuddin juga mendirikan peradilan urusan agama yang disebut Badan Hukum Syara.
Ia juga mulai melepaskan pengaruh Hindia Belanda di kesultanannya dengan melakukan peperangan dan mendirikan berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Pada1 Februari 1947, ia mengembalikan Kejenelian Dompu menjadi Kesultanan Dompu sebagai penyeimbang antara Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa.
Berbeda dengan Dompu, Kejenelian Sanggar lebih memilih untuk tetap menjadi bagian dari pemerintahan Kesultanan Bima.
Atas persetujuan Sultan Sumbawa dan Sultan Dompu, Sultan Muhammad Salahuddin diangkat menjadi Pemimpin atau Ketua Dewan Raja Pulau Sumbawa, kemudian secara bersama mendeklarasikan bergabung dengan Republik Indonesia sebagai Federasi Pulau Sumbawa.
KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA MASA KESULTANAN
Masyarakatnya memiliki beberapa sifat yang berasal dari masa awal pendirian Kerajaan Bima, yaitu sifat sabar, malu, takut, dan tak ingkar janji. Sifat ini diwariskan oleh Sang Bima kepada kedua anaknya, yaitu Indra Jamrud dan Indra Kumala.
Indra Jamrud dibekali ilmu melaut, sedangkan Indra Kumala dibekali ilmu bertani.
Pengetahuan ini kemudian diajarkan kepada masyarakat Bima.
Setelahnya, Wilayah Kesultanan Bima telah menjadi kawasan perdagangan sejak abad ke-11 M.
Perannya adalah sebagai penghubung antara Kerajaan Medang di Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku.
Kerajaan Bima menjadi tempat perdagangan dan persinggahan. Hasil bumi yang diperdagangkan berupa kuda, soga, sapang dan rotan.
Perdagangan dilakukan di pelabuhan Bima Lawa Due dan Nanga Belo.
Para pedagang juga singgah untuk mempersiapkan bekal ke Maluku berupa makanan dan air minum.
STRUKTUR SOSIAL
Penduduk asli Bima adalah masyarakat Etnis Donggo yang menghuni wilayah pegunungan.
Wilayah pemukimannya berada di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Lambitu.
Etnis Dou Donggo dalam sejarah Bima merupakan penduduk asli Pulau Sumbawa, khususnya di wilayah bagian timur Pulau Sumbawa.
Dou Donggo sering disebut sebagai “Orang Bima Lama” karena keberadaannya yang lebih awal dibandingkan kelompok etnis lainnya.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas (terutama menyangkut spiritualitas; menjaga kemurnian ajaran Marapu; yaitu kepercayaan orang Bima lama yang memercayai kekuatan alam dan roh-roh suci waro/leluhur), Dou Donggo memilih menetap di wilayah pegunungan terpencil, menjauh dari pengaruh para pendatang yang juga ikut membawa ajaran/kepercayaan baru seperti Siwa-Buda (Hindu-Budha).
Namun, sebagian dari mereka melakukan pernikahan campuran dengan pendatang, juga ada yang menerima dengan tangan terbuka ajaran-ajaran baru dan tidak ikut menepi ke pegunungan, sehingga lambat laun membentuk kelompok baru yang dikenal sebagai Dou Mbojo atau “Orang Bima Baru”.
Dou Mbojo inilah kemudian nantinya yang membentuk Kerajaan Bima.
Nama Mbojo sendiri berasal dari kata Dana Ma Bhuju (‘orang dari’ Tanah Yang Berbukit) sebagai identitas saat mengenalkan diri kepada orang luar.
Suku ini terus mengalami perkembangan dan menjadi suku utama yang membentuk Kerajaan Bima.
Dalam sejarahnya terus terjadi perkawinan silang dengan suku-suku pendatang Nusantara yang menghuni wilayah pesisir Bima.
Mereka kemudian menikahi penduduk asli dan menetap sebagai penduduk di Bima.
Di Kesultanan Bima juga terdapat pemukiman Arab yang terdiri dari para pedagang dan mubalig.
Beberapa julukan yang melekat dan erat kaitannya dengan sejarah serta tradisi tanah dan masyarakat Bima, di antaranya:
Tanah Naga Biru (Merujuk pada kisah La Indra Tasi Naga; seorang jelmaan naga berwarna dominan biru dengan kombinasi warna emas dan hijau yang bermukim di Pulau Satonda, yang menjadi ibu dari para raja-raja Bima.)
Bumi Ncuhi (Merujuk pada banyaknya para Ncuhi, yaitu penguasa-penguasa wilayah di Bima sebelum era kerajaan, tradisi Ncuhi kemudian dipersatukan oleh tokoh yang bergelar Sang Bhima).
Bumi Jara Mbani / Tanah Kuda Pemberani (Merujuk pada kisah ketangguhan kuda-kuda Bima yang berpostur kecil namun tangguh, termasuk pernah digunakan oleh pasukan Ranggalawe menjadi kuda perang saat pendirian Majapahit.
Negeri Kulit Kuda (Merupakan nama pemberian dari pelaut/pedagang China saat melakukan aktivitas perdagangan dengan Kerajaan Bima, di mana komoditas paling favorit yang diperdagangkan antara Bima-China saat itu adalah kulit kuda).
De Zwarte Slang Van Het Oosten / Ular Hitam Dari Timur (Merupakan julukan yang diberikan oleh Belanda yang menyamakan sifat ular hitam yang dikenal kecepatannya dan cenderung menghindari konflik, namun dapat menggigit jika merasa terancam dan terus diprovokasi secara berlebihan.
Hal serupa dengan sifat orang Bima, di mana sejatinya orang Bima itu baik dan menghormati tamu, tetapi jika sudah menyangkut prinsip dan harga diri, mereka akan melawan mati-matian.
Hal tersebut dimulai sejak Sultan Abdul Khair Sirajuddin (Sultan Kedua Bima yang paling keras menantang dan melawan Belanda), dan puncaknya terjadi saat Perang Bima di rentang tahun 1908-1911 dikarenakan saat itu Belanda mulai menjajah secara langsung wilayah Bima yang dimulai tahun 1908 dengan menarik berbagai macam pajak yang sangat tinggi, serta menghapus peradilan agama.
Rentetan peristiwa tersebut melahirkan salah satu semboyan orang Bima yang paling terkenal hingga saat ini, yaitu “Lebih baik hilang kepala, dari pada hilang nama baik di kepala”.
Negeri Qori (Merujuk pada banyaknya Qori & Qoriah asal tanah Bima yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional).
KEAGAMAAN
Sebelum kedatangan Hindu, Budha dan Islam, masyarakat Bima telah memiliki agama lokalnya sendiri bernama Marapu yang memercayai kekuatan alam (Parafu) dan pemuliaan terhadap roh leluhur (Waro). Lokasi tempat ibadahnya disebut Pamboro, tokoh-tokoh agamanya disebut Sando (orang yang menjaga Pamboro sekaligus yang mampu berbicara dengan roh leluhur, dimana roh leluhur tersebut menjadi perantara bagi dunia manusia dengan roh alam yang menguasai langit dan bumi), dan upacara hari besarnya disebut Toho Dore yang dilakukan satu tahun sekali secara besar-besaran dengan mempersembahkan hasil bumi dan hewan ternak.
Kepercayaan ini memercayai adanya kekuatan alam dan roh leluhur yang melindungi dan bersemayam di gunung, mata air, pohon dan bebatuan besar.
Marapu berasal dari bahasa Bima, yaitu: Ma dan Rapu,di mana Ma artinya Yang, dan Rapu artinya Dekat, sehingga dapat diartikan sebagai Yang Dekat.
Agama Hindu bercampur dengan Budha (Siwa-Budha) masuk ke Bima bersamaan dengan kedatangan tokoh Sang Bhima, namun dalam implementasinya, kepercayaan ini dicampur dengan kepercayaan lokal, dan menjadi Siwa-Budha khas Bima.
Namun sayangnya, menurut Dewi Ratna Muchlisa (Kepala Museum Samparaja Bima), mengatakan bahwa saat Kerajaan Bima bertransformasi menjadi berbentuk Kesultanan Bima, Sultan memerintahkan penghapusan seluruh hal yang berkaitan dengan agama lama beserta simbol-simbolnya, karena dianggap sebagai berhala, sehingga oleh bawahannya sebagian dibuang ke laut, sebagiannya yang kecil-kecil dikubur.
Pada tahun 1938, Arca Siwa dalam tiga wajah dan Mahakala di temukan di pinggir sawah 3 derajat arah timur laut dari pusat Kesultanan Bima.
Kemudian tahun 2014, ditemukan arca nandi dan sebuah yoni yang saat ini disimpan di Museum Asi Mbojo.
Tahun 2019, pengrajin batu bata di Kecamatan Bolo berhasil menemukan beberapa perhiasan emas dan arca perunggu.
Islam pertama kali diperkenalkan ke Bima oleh Sayyid Ali Murtadlo atau Sunan Gisik yang berasal dari Gresik.
Ia adalah putra Syekh Maulana Ibrahim Asmaraqandi dan kakak dari Sunan Ampel. Penyebaran Islam dilakukan bersamaan dengan kegiatan perdagangan. Penerimaan Islam hanya oleh kelompok kecil pedagang dan masyarakat Kerajaan Bima yang berada di wilayah pesisir.
Islamisasi di Sulawesi Selatan selama periode tahun 1605 hingga 1611 membuat Kesultanan Gowa memperluas penyebaran Islam ke Kepulauan Nusa Tenggara.
Kesultanan Gowa memusatkan penyebaran Islam di Pulau Sumbawa setelah hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan diislamkan.
Penyebaran Islam dilanjutkan oleh para pedagang dari Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, Kesultanan Luwu, Kesultanan Bone, dan Kesultanan Ternate.
Hubungan politik, budaya dan ekonomi antara Kerajaan Gowa dan Kesultanan Bima akhirnya membuat raja Kerajaan Bima yang bernama La Kai menjadi muslim.
Islam yang berkembang di Kesultanan Bima juga dipengaruhi oleh Kesultanan Gowa.
Beberapa kali Kesultanan Gowa melakukan ekspedisi ke Bima, tahun 1608, 1618, 1619, 1626, dan 1632. Tahun 1608, 1618 dan 1619 berhasil ditahan oleh Kerajaan Bima, tetapi di internal Bima terjadi kudeta yang dilakukan oleh La Salisi sepeninggal Sangaji atau Raja Bima yang merupakan kakaknya pada 1619, dengan membunuh putra mahkota.
Sementara adik bungsu putra mahkota bernama La Kai lari ke Sape bersama pengikutnya dan di sana bertemu ulama dari Sulawesi, kemudian tahun 1621 La Kai resmi memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Kahir, kemudian oleh para ulama yang saat itu menjadi gurunya, disarankan untuk pergi ke Gowa untuk memperdalam ilmu agama dan meminta bantuan perlindungan ke Kesultanan Gowa.
Abdul Kahir berangkat ke Gowa bersama beberapa pengawal dan pengikut terdekatnya. Tahun 1625, Abdul Kahir menikah dengan Daeng Sikontu yang merupakan ipar dari Sultan Alauddin Kesultanan Gowa saat itu.
Tahun 1626 La Kai bersama pengikut dekatnya bersama bantuan pasukan dari Gowa melakukan ekspedisi ke Bima, di Bima ekspedisi Abdul Kahir telah ditunggu oleh pengikutnya yang sudah banyak memeluk Islam.
Kemudian melakukan penyerangan merebut Kerajaan Bima dari Sangaji Salisi.
Abdul Kahir berhasil mengambil alih Bima dan menjadi Sultan Bima pertama dan mengganti sistem pemerintahan Kerajaan Bima menjadi Kesultanan Bima.
Namun La Salisi kembali melakukan pemberontakan, pada 13 November 1632 berhasil menduduki Istana Bima. Tanggal 25 November Kesultanan Gowa kembali mengirim pasukan untuk membantu Sultan Abdul Kahir yang saat itu mulai terdesak, akhirnya setelah melakukan perlawanan selama sekitar satu tahun, tepatnya 23 Mei 1633, Sultan Abdul Kahir berhasil mengambil alih kembali Istana Bima, sementara La Salisi dan pengikutnya yang tersisa dikerja habis-habisan dan dikabarkan terbunuh.
Kesultanan Bima kemudian menerapkan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan. Pemerintahan Kesultanan Bima kemudian membentuk lembaga eksekutif dan yudikatif.
Sejak tanggal 14 Agustus 1788, Kesultanan Bima memiliki lembaga peradilan Islam yang bernama Mahkamah Syar’iyyah.
Tugas utamanya adalah mengadili dalam urusan syariat Islam.
Setelah Belanda memerintah di Kerajaan Bima, Mahkamah Syar’iyyah digantikan oleh sistem peradilan Hindia Belanda pada tahun 1908.
PARA PENGUASA KERAJAAN HINGGA KESULTANAN BIMA
Raja Djan Manoedjan Ma Mbora (yang menghilang) —
Sangeang Toenggal Ma Mbora (yang menghilang) —
Sangeang Woenang Ma Ndadi ….. (yang berubah jadi roh atau mahluk halus)
Batara Indra Barma Maharadja Loeka Ma Mbora (yang menghilang)
Batara Indra Manies
Maharadja Indra Palasa
Maharadja Toenggal
Pandita Batara Indra Ratoe
Poenggawa Bisa Ma Mbora Ta Besuki (yang pergi/menghilang ke/di Besuki ‘salah satu wilayah di Jawa kuno’)
Radja Pandoe Dewa Nata
Poetri Ganti Radja (Perempuan)
Maharaja Sang Bima Makaboro Makaboro Ncuhi (Menikah dengan Putri Mbojo/Bima bernama Indra Tasi Naga, yang melahirkan raja Bima berikutnya, yaitu Indra Jamrud). Sang Bima disebut sebagai tokoh yang merintis pendirian Kerajaan Bima. Sehingga Sang Bima dikenang sebagai penguasa/ Raja Bima pertama yang diakui oleh 5 dari 9 Ncuhi Na’e atau penguasa wilayah saat pembentukan awal kerajaan Bima.
631 Saka / 709 Masehi
Darmawang Sang Loela of Koela (Cepe Weki/ Pengganti atau mewakili Sang Bima yang pergi ke Jawa).
Sang Radjoena (Cepe Weki/ Pengganti atau mewakili Sang Bima yang pergi ke Jawa)
Sang Dewa (Cepe Weki/ Pengganti atau mewakili Sang Bima yang pergi ke Jawa)
Maharaja Indra Jamrut Ruma Sangaji (Anak keturunan Sang Bima datang mengambil alih kepemimpinan Dana Mbojo.
Dalam perkembangan kepemimpinannya berhasil menyatukan 9 Ncuhi; mengubah nama Ncuhi Dana Mbojo menjadi Pancuhi Bima atau Kerajaan Bima. Kemudian menetapkan dan menjadikan Siwa-Buda (Hindu-Budha) sebagai agama resmi kerajaan.
823
Sangaji Indra Kumala
Sangaji Batara Bima
Sangaji Indra Dewa
Poetri Rantan Dewa (Perempuan)
Sangaji Batara Sang Loeka
Sangaji Batara Sang Lela
Sangaji Batara Dewa
Dewani Raja Bolo
Sangaji Batara Jaohan
Putri Rantan Cahaya (Perempuan)
Sangaji Batara Mera
Sangaji Indra Wata
Sangaji Batara
Inderatarati
Sangaji Manggampo Jawa(Manggampo=Menghimpun; Sangaji Manggampo Jawa= Raja Yang Menghimpun Jawa)
Rani Ratna Lila Tuan
Putri Johar Kumala (Perempuan)
Sangaji Indra Kamala
(Sempat menjadi Raja
Bima, kemudian memisahkan Bima Barat/ mengganti namanya dengan Kerajaan Dompo dengan dirinya sendiri sebagai Raja) membawahi Ncuhi Na’e: Saneo, Papekat, Taloko, Kangkelu.
Sangaji Batara Bima Indra Luka (Menjadi Raja Bima Timur/ Tetap mempertahankan nama Kerajaan Bima). Dan membawahi Ncuhi Na’e: Dara, Dorowuni, Bolo, Banggapupa, Parewa.
Sangaji Bima Indra Sri (Memiliki 30 orang anak)
Sangaji Ma Wa’a Paju Longge
Sangaji Ma Wa’a Indra Mbojo
Sangaji Ma Wa’a Bilmana (tokoh yang menginisiasi penyatuan kembali Dana Mbojo yaitu Kerajaan Bima yang sebelumnya berpisah jadi Timur dan Barat. Tokoh yang memulai ekspansi wilayah mulai dari Pulau Sumbawa yang diteruskan oleh generasi berikutnya hingga ke negeri timur. Memilih turun tahta dan menjadi Tureli Nggampo, dan memberikan tahta kepada adiknya Sangaji Manggampo Donggo.
Sangaji Manggampo Donggo
Sangaji Mambora Ba Pili Tuta
Tureli Nggampo (Dipimpin Perdana Menteri)
Sangaji Ruma Ta Makapiri Solo
Sangaji Ruma Ta Mawa’a Andapa
Sangaji Ruma Ta Mawa’a La Laba
Sangaji Ruma Ta Mawa’a La Sadina I
Sangaji Ruma Ta Mambora Di Sapaga
Sangaji Ruma Ta Mambora Di Bata Lambu
Sangaji Ruma Ta Samara
Sangaji Ruma Ta Mantau Asi Sarise
Sangaji Ruma Ta Mantau La Limandaru
Sangaji Ruma Ta Mantau La Sadina II
Sangaji Ruma Ta Mantau Asi Sawo
Sangaji Ruma Ta Manuru Sarei (Kakak pertama dari La Kai/Sultan Abdul Kahir I)
1618- 1619
Tureli Nggampo (Dipimpin Perdana Menteri)
1619Sangaji Ruma Ta Mabora Di Mpori Wera
Sangaji Salisi Ruma Ta Ma Ntau Asi Peka (La Salisi merupakan paman dari La Kai/Sultan Abdul Kahir I)
1619 – 1626 & 1632-1633
Sultan berdaulat (pra-kemerdekaan).
- Sangaji Kai Seri Sultan Abdul Kahir I Ruma Ta Mabata Wadu 1626—1632 & 1633—1640.
- Seri Sultan Abdul Khair Sirajuddin Ruma Ta Mantau Uma Jati 1640—1682.
- Seri Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah Ruma Ta Mawa’a Paju 1682—1687.
- Seri Sultan Jamaluddin Inayat Shah Ruma Ta Mawa’a Romo 1687—1696.
- Seri Sultan Hasanuddin Muhammad Shah Ruma Ta Mabata Bou 1696—1731.
- Seri Sultan Alauddin Muhammad Shah Ruma Ta Manuru Daha 1731—1748.
- Sultanah Kamalat Shah Rante Patola Sitti Rabi’ah Bumi Partiga 1748—1751.
- Seri Sultan Abdul Kadim Muhammad Shah Zillullahi fi al Alam Ruma Ta Mawa’a Taho 1751—1773.
- Seri Sultan Shafiuddin Abdul Hamid Muhammad Shah Zillullahi fi al Alam Ruma Ta Mantau Asi Saninu 1773—1817.
- Seri Sultan Ismail Muhammad Shah Ruma Ta Mantau Dana Sigi 1817—1854.
- Seri Sultan Abdullah Ruma Ta Mawa’a Adil 1854—1868.
- Seri Sultan Abdul Aziz Ruma Ta Mawa’a Sampela 1868—1881.
- Seri Sultan Ibrahim Ruma Ta Ma Taho Parange 1881—1915.
- Seri Sultan Muhammad Salahuddin Ruma Ta Ma Kakidi Agama 1915—1951. Pasca-kemerdekaan.
- Seri Sultan Abdul Kahir II Gelar: Ruma Ta Ma Wa’a Busi Ro Mawo, Jabatan & Fungsi: Sultan Swapraja Bima. (1951-2001).
- Seri Sultan H. Ferry Zulkarnain, S.T.Gelar: Ruma Ta Ma Busi Ade Ro Saba Nawa
Jabatan & Fungsi: Sultan Adat Bima; sebagai Pembina, Penjaga dan Pelestari Adat, Budaya dan Tradisi Bima) (2001-2013).
17.Jeneteke Muhammad Putera Ferryandi, S.I.P., M.I.P. Gelar:
(Belum memiliki gelar. Sebab dalam tradisi Bima, gelar hanya diberikan ketika sudah meninggal).Jabatan & Fungsi: Masih berstatus Jena Teke (Sultan Muda/Putra Mahkota), belum definitif dilantik sebagai Sultan Bima melalui prosesi Tuha Ro Lanti oleh Majelis Hadat Dana Mbojo.
INTEGRASI BIMA KE NKRI (1958 M – Sekarang)
Tahun 1951, sepeninggalnya Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan terakhir Bima), kekuasaan Sultan/Raja mulai berkurang karena bersifat swapraja, kemudian pada 1958, kekuasaan raja sepenuhnya dihapuskan, yang membuat Bima bertransformasi menjadi bagian provinsi Nusa Tenggara Barat, memadukan otonomi daerah dengan kebijakan nasional hingga saat ini.
Dari Berbagai Sumber.
Editor : Sri Nuryanti
