harian amanat.com
Woha Kab Bima,-Stunting menjadi Pekerjaan Rumah yang harus terus di selesaikan.
Meskipun menurut pemerintah pusat penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bima menyentuh hingga angka 13% dan dinilai baik, namun masih ada daerah lain yang tingkat penurunannya masih lebih tinggi dari Kabupaten Bima.
Maka Pemerintah Kabupaten Bima merasa ditantang untuk lebih serius menangani masalah stunting.
Karenanya semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diajak untuk menangani dan mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam program penanganan stunting.
Hal itu terlihat saat Rapat Koordinasi yang di pimpin Wakil Bupati Bima Drs.H.Dahkan beberapa waktu lalu.
” ini penting untuk melakukan evaluasi dan membahas capai-capaian program penanganan stunting di Kabupaten Bima “.
Tegas Wabup Dahlan dihadapan peserta Rakor Stunting April lalu di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.
Wabup yang didampingi Kepala DP3AP2KB Nurdin S.Sos, Kepala DPMD H.Putarman, SE dan Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Hj.Rostiati Dahlan S.Pd juga mengungkapkan kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan semua kepentingan.
Sehingga berdampak baik pada kinerja pemerintah daerah dalam penaggulangan stunting.
Dihadapan para kepala OPD terkait, Kementerian Agama, BPS, Camat dan mitra pemerintah daerah tersebut, Dahlan menegaskan pentingnya komitmen dan kerja keras lintas sektor dalam aksi percepatan dan pencegahan dan penanganan stunting.
Terkait pemeriksaan kesehatan calon pengantin (catin), OPD terkait melakukan koordinasi intensif dan mencari solusi biaya pembayaran pemeriksaan kesehatan catin.
Antara lain melalui penerbitan BPJS Gratis oleh Dinas Sosial maupun penyusunan rencana penambahan anggaran dari APBD-P untuk biaya pemeriksaan kesehatan catin(calon Pengantin )
Aspek lain yang harus dilakukan adalah penguatan kelembagaan antara Kemenag, Pemkab, Pemerintah desa dalam mencegah pernikahan usia dini.(Sura)
