harianamanat
LOMBOK TENGAH — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperluas penanganan kemiskinan dengan menghubungkan pembangunan rumah layak huni dengan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, mulai dari pendidikan, listrik, pangan hingga kesehatan. Pendekatan tersebut kembali ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat meninjau pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) bagi warga terdampak banjir di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (23/9/2026).
Peninjauan itu menjadi tindak lanjut kunjungan Gubernur ke Desa Kabul pada Januari lalu. Saat itu, ia melihat langsung kondisi sejumlah keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan. Salah satunya keluarga Saimum, yang bersama dua anaknya masih menempati rumah dengan dinding tidak permanen dan atap seadanya. Kondisi serupa dialami Seremah, warga lainnya yang kini juga mendapatkan intervensi melalui pembangunan Mahyani.
Bagi Gubernur Miq Iqbal, rumah layak tidak semata-mata menyangkut bangunan fisik. Tempat tinggal yang sehat dan aman merupakan bagian dari upaya menciptakan kehidupan keluarga yang lebih baik, sekaligus memberikan ruang yang lebih layak bagi anak-anak untuk tumbuh dan belajar.
Karena itu, ketika berbicara dengan keluarga penerima Mahyani, perhatian Miq Iqbal tidak berhenti pada kondisi rumah. Ia juga menanyakan pendidikan anak-anak dan memperkenalkan Program Sekolah Rakyat yang menyediakan pendidikan secara gratis.
“Sekarang kita ada program Sekolah Rakyat, semuanya gratis, nanti kita daftarkan ya,” ujar Gubernur kepada keluarga tersebut.
Ia juga menyerahkan buku dan perlengkapan sekolah. Sementara itu, dukungan kebutuhan dasar diberikan Pemprov NTB melalui Baznas berupa bahan pangan, vitamin dan kebutuhan bayi.
Persoalan lain yang ditemukan di lapangan adalah akses listrik. Miq Iqbal meminta camat mendata warga yang belum memiliki sambungan listrik agar dapat diusulkan melalui program listrikisasi PLN.
“PLN punya program listrikisasi, itu pemasangan listrik dan bohlamnya sekalian, nanti agar segera didaftarkan,” katanya.
Pendataan tersebut diminta tidak hanya mencakup penerima Mahyani, tetapi juga warga lain di sekitar lokasi yang menghadapi persoalan serupa. Langkah ini menunjukkan bahwa intervensi kemiskinan diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar secara lebih menyeluruh, bukan berhenti pada satu bentuk bantuan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan Program Desa Berdaya Transformatif yang diterapkan di Desa Kabul sebagai salah satu lokus penanganan kemiskinan ekstrem. Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi diarahkan pada proses graduasi keluarga melalui perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam kerangka itu, pembangunan rumah layak menjadi salah satu pintu masuk untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga. Intervensi kemudian perlu terhubung dengan pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, akses dasar serta peluang ekonomi agar keluarga memiliki jalan untuk meningkatkan kemandiriannya.
Dari Desa Kabul, pesan kebijakannya menjadi jelas: rumah layak tidak berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan pendidikan, listrik, kesehatan, pangan dan pemberdayaan. Sebab, ukuran keberhasilan penanganan kemiskinan bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi seberapa jauh keluarga penerima manfaat mampu membangun kehidupan yang lebih sehat, aman dan mandiri.(ManikP)
