harianamanat
Anggota DPRD Kabupaten Bima Jasmin Malik,S.Pd meminta keadilan dalam penyebaran anggota DPRD yang akan mengisi posisi Panitia Khusus (Pansus).
Ia memaparkan bahwa kinerja Anggota DPRD yang dibayarkan gajinya dari uang rakyat itu tidak terlihat bagus di mata publik sebagai penyambung lidah rakyat. Dari segi fungsi legislasi, monitoring, dan budgeting belum menunjukkan performas yang baik.
Kinerja secara umum, baik dari legislasi, monitoring, maupun budgeting belum produktif dan berkualitas. Dari legislasi, misalnya DPRD belum banyak melahirkan UU yang berkualitas. Kwalitas itu tidak nampak akibat penyebaran personal yang mengisi fungsi-fungsi itu sangat dominan, sehingga terkesan Mendzolimi sesama DPRD.
“Jangan ada saling mendzolimi sesama anggota DPRD akibat monopoli dan kedekatan, sehingga anggota yang diutus fraksi itu tidak adil” ujarnya kepada harian amanat usai interupsinya disanggah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bima, Senin 30 Maret 2026 diruang sidang gedung DPRD.
Menurutnya, akibat keadaan tersebut fungsi dan kwalitas anggota Dewan kurang nampak dalam memainkan perannya secara optimal sebagai check and balance kebijakan pemerintah.
” Bagaimana anggota bisa menunjukkan performa sesuai harapan publik. bila ada pembatasan dan ketidakadilan dalam penyebaran anggota.”tutupnya (Sura)
