Bupati Bima -Walikota Bima hadiri Rakornas dengan Presiden Jokowi

harianamanat.com

Bima, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE. Walikota Bima HM.Lutfi,SE beserta Ketua DPRD Kab Bima M.Putera Ferryandi,S.IP menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Sentul Bogor, Selasa 17 januari.

Rakornas yang di Buka Presiden Joko Widodo itu selain diikuti para Menteri Koordinator, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet, Kepala Lembaga Non Kementerian, para Gubernur, juga dihadiri Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/kota dan semua unsur FORKOPIMDA Seluruh Indonesia.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri dan SE,Walikota Bima HM.Lutfi, SE bersama Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan,S.Sos dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Bima dan Kota Bima juga, turut hadir pada Rakornas yang mengangkat tema, “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” tersebut.

Menurut Kabag Humas dan Prokopim Setda Bima Suryadin,M.Kom dalam Rakornas yang di buka Presiden RI Ir. H. Joko Widodo tersebut.
Ada beberapa Poin arahannya Presiden kepada Pemerintah Daerah.

Pertama Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras semua pihak dalam menangani dan Pandemi Covid-19 berhasil dikelola dan dikendalikan dengan baik.

“Sehingga stabilitas ekonomi dapat dikelola dan dipertahankan berada pada posisi yang sangat baik.
Ini berkat kerja keras kita semuanya”. Kata Presiden Jokowi saat mengawali arahan pada Rakornas tersebut.

Dalam Rakornas tersebut Presiden Joko Widodo mengingatkan semua kepala daerah untuk waspadai goncangan ekonomi.

Meskipun kita berhasil melalui tahun turbulensi ekonomi pada 2022, namun perlu berhati-hati, karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita dan bagi ekonomi global.

“Semuanya harus hati-hati, bekerja keras mendeteksi informasi data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu, harus berbasis data dan fakta”. Kata Presiden Jokowi mengingatkan para pejabat. (Sura)