Pemkot Bima Waspada Hadapi Inflasi

harianamanat.com

Kota Bima,- Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi.

Sejak Pemerintah memutuskan menaikan harga BBM dan juga akibat Pandemi Covid yang belum mereda, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak dapat dihindari.

Untuk menekan laju inflasi di Kota Bima.

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE, mempersiapkan beberapa strategi dalam menghadapi kondisi Pelemahan ekonomi kedepan.

“Ada beberapa strategi untuk penanganan inflasi, seperti melaksanakan operasi pasar, sidak distributor, melaksanakan bazar pasar murah, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi.

Hal itu dilakukan karena Kota Bima merupakan daerah transit perdagangan bagi Kab Bima dan Dompu, maupun Provinsi lainnya.

Selain itu OPD juga harus bersinergi dalam membuat program, sehingga langkah yang diambil berdampak signifikan bagi pendapatan daerah,” ujarnya

HML mencontohkan, Dinas Pertanian harus bisa memprediksi komoditas apa yang punya peluang menyumbang angka inflasi yang begitu signifikan.

“Potensi-potensi inilah yang harus di ukur semaksimal mungkin, sehingga Pemerintah bisa mengurangi jumlah populatif, disamping terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemkab Bima dan juga Dompu,” jelasnya.

Naiknya biaya moda transportasi pun menyumbang tingginya inflasi.

” Naiknya sektor pengiriman barang melalui moda transportasi penerbangan, ini juga bisa berdampak dan tidak bisa di hindari.

Pengaruh kenaikan jasa moda transportasi baik udara, darat, dan laut akibat bergantung pada bahan bakar, sangat memicu lajunya inflasi,” ujarnya.

Saat ini Pemerintah Kota Bina tengah mengupayakan agar Dinas Koperindag, bisa membeli beras dari petani, tidak bergantung pada Bulog saja, Pungkasnya.

Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang terjadi sejak awal 2022.
Memicu lemahnya daya beli masyarakat.

Seorang Akuntan Publik Nasional asal Bima, H.Dudi Fakhrudin, MM, mengungkapkan bahwa, sebetulnya kita tidak perlu terlalu kuatir dengan adanya inflasi, selama inflasi ini bisa ditekan dibawah angka pertumbuhan, apalagi jika terjadi hipper inflasi seperti di zimbabwe, sampai menerbitkan satu lembar mata uang senilai 100 triliun dollar,? Sehingga “inflasi” mencapai ribuan persen.

Inipun sebetulnya bukan kenaikan harga tetapi penurunan nilai mata uang karena hilangnya trust, papar Pria asal Kelurahan Nae Kota Bima yang berdomisili di Jakarta ini.

H.Dudi Produser Film Si One ini menguraikan bahwa Inflasi di negara kita indonesia pernah mencapai 75% tahun 1998, yang menjadi salah satu asbab jatuhnya Presiden Soeharto.

Saat ini Turki sedang mengalami Inflasi sekitar 80%, tetapi negeri itu sementara ini “baik-baik” saja, karena rakyatnya masih memiliki kemampuan untuk belanja.

Jika inflasi pertahun 5%, tetapi pendapatan perkapita juga naik 5% yang didorong oleh kenaikan UMR diatas 5%, maka tidak masalah

yang jadi masalah jika inflasi lebih tinggi dari kenaikan pendapatan, artinya “kemampuan” belanja berkurang.

AS sebagai pemegang kendali US dollar juga terus mengalami inflasi dari tahun-ketahuan.

Yang stabil mungkin mata uang negara dalam bentuk emas atau cadangan devisanya mayoritas emas.
Maka jikapun ada inflasi akan minim, itupun tidak menjamin hilangnya inflasi.

” pertanyaan saya Apakah inflasi di Bima bermasalah?”.

Kemungkinan besar bermasalah, karena tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita diatas inflasi, terutama dialami oleh petani yang harga beli bibit dan pupuknya semakin mahal sementara harga jual hasil pertaniannya tetap atau lebih rendah, apalagi jika panen raya.

Maka Strategi Jangka Pendeknya atau Salah satu solusinya adalah, ciptakan nilai tambah dari hasil pertanian, pemerintah melakukan intervensi untuk menekan harga pupuk yang produksinya dikuasi negara, seperti obat-obatan pertanian.

Pemerintah Daerah bisa menciptakan jaringan pemasaran yang membantu harga jual petani tetapi menghasilkan “laba”.(Sura)