harianamanat.com
Penduduk miskin di NTB mencapai kurang lebih 800 ribu atau 13,68 persen dari 5 juta lebih jumlah penduduk NTB.
Dan menurut data Badan Pusat Statistik Nasional
NTB berada di posisi ke 8 dari 10 Daerah Provinsi Termiskin di Indonesia.
Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, intervensi Pemerintah menjadi lokus perhatian utama dalam upaya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si meyatakan, sector pertanian mendominasi kemiskinan ekstrem di NTB. Penduduk miskin yang bekerja sebagai buruh tani, perkebunan dan sebagai petani pekebun terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur.
Adapun permasalahan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPK Prov NTB diantaranya, belum tersedia kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa.
Inisiasi inovasi yang dikembangkan pada level provinsi belum optimal implementasinya di tingkat desa.
Meski demikian berbagai inovasi dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di NTB. Diantaranya inovasi gerakan Desa Gemilang, penanggulangan kemiskinan berbasis desa, inovasi Gerakan Multi Pihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) dan membangun sistem pendataan kemiskinan desa,” ujarnya disela2 gelaran Semina Nasional yang bertema “Kemiskinanm Ekstrim di Sektor Pertanian” melalui kolaborasi dengan TNP2K, Selasa 19 Juli di Astoria Hotel Mataram.
Menurut Ketua BAPPEDA NTB ini Permasalahan Kemiskinan di NTB saat ini, terkait isu pembangunan manusia yang berkait dengan kemiskinan dan stunting.
Untuk itu scenario penurunan kemiskinan satu digit dilakukan melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Tepat Sasaran (PKH, GMP-PK, Kabupaten/Kota/Desa).
Sektor Finansial melalui intervensi Perbankkan, Infrastruktur, Lingkungan Alam di pedesaan, faktor Sosial Ekonomi dan Masyarakat adalah faktor yang harus segera mendapat perhatian.
“Selain itu kita juga lakukan peta jalan Sistem Informasi Desa (SID) bagi penanggulangan kemiskinan. Seperti peningkatan kualitas tata kelola Pemdes adalah satu fokus perhatian Pemprov NTB. SID mendukung perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik,” paparnya.
Pemprov NTB menargetkan Program SID bisa diterapkan di seluruh desa dan diintengrasikan di Provinsi dan Kab/Kota pada akhir 2023.
Data dan informasi merupakan salah satu kunci peningkatan pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di desa.
Desa punya posisi strategis dalam pelayanan publik dan pelayanan dasar. Penguatan SID berkontribusi pada penguatan NTB SATU DATA.
Dr. Iswandi berharap perbaikan tata kelola sector pertanian yang mengarah pada peningkatan pendapatan sehingga mengurangi beban petani.
Penguatan sistem pendataan kemiskinan desa secara terintegrasi dengan SID.
Perluasan dan peningkatan gerakan multi pihak dengan pendekatan penanggulangan kemiskinan multi dimensi dan pendampingan BPS melalui Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dalam implementasi Sistem pendataan Kemiskinan Desa.(admin/Novi Kominfo).
Foto :Bhimo
