HARIAN AMANAT, MATARAM.
Ketua DPW Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) Provinsi NTB, Is Karyanto mengatakan, bahwa pemerintah pusat dan provinsi NTB sama sekali tidak serius dalam membangun dan mengembangkan UMKM.
“Kita bisa melihat kontribusi event WSBK kepada pelaku usaha lokal sangat minim sekali,” kata Is Karyanto.
Padahal event sekelas internasional tersebut, lanjut Is Karyanto, harusnya memiliki andil besar untuk kemajuan UMKM dan menyerap produk lokal NTB. Bahkan produk UMKM kalah saing dengan produk di ritel modern.
“Ini harus dievaluasi, pengalaman WSBK harus bisa dicarikan solusinya agar UMKM bisa terlibat dan mendapatkan manfaat secara maksimal,” kata Is Karyanto yang dikenal dengan La Iskar tersebut.
Kasus yang sama dari program provinsi yaitu NTB Mall, menurut La Iskar program ini harus dievaluasi karena sampai saat ini program tersebut terkesan pemborosan anggaran karena tidak berjalan.
Memang benar NTB Mall awalnya diniatkan untuk menampung dan mempromosikan produk UMKM lokal NTB, tetapi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tidak ada aktivitas, dan sejauh ini NTB Mall sendiri hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja.
“Kita tidak tau brapa anggaran untuk program ini. Harusnya pemerintah melalui dinas terkait gencar mempromosikan NTB Mall, sehingga banyak pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat,” katanya.
“Saya rasa ini perlu evaluasi dan pemerintah belum maksimal dan belum serius dalam membangun UMKM ini,” katanya lagi.
*NTB Belum Siap Secara Bisnis Untuk Event MotoGP
- Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) NTB, Feryal Mukmin, juga mengkritisi kinerja pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada UMKM pada event WSBK beberapa bulan lalu.
Menurut Feryal, apa yang direncanakan pemerintah sangat baik, tetapi faktanya di lapangan dari sisi produk UMKM, event tersebut tidak banyak menyerap produk lokal.
“Pemerintah sepertinya sama sekali belum 100 persen siap untuk menyambut event ini dari sisi bisnis,” katanya.
“Kenapa saya katakan belum siap, karena penjualan produk lokal kita ini tidak memiliki sistem yang bagus. Sehingga produk lokal yang direncanakan akan dijual besar-besaran di WSBK kemarin jauh dari harapan,” katanya lagi.
Untuk data pastinya, ia akan meminta data penjualan UMKM pada dinas terkait, sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Solusinya, tambah Feryal, pemerintah harus membeli produk lokal yang nantinya produk itu menjadi buah tangan atau oleh-oleh bagi para penonton.
“Kalau pemerintah mau pasti bisa saja, tinggal kerjasama aja dengan beberapa supporting misalnya agen travel, tiket, atau paket wisata,” katanya.
“Kita juga belum tau berapa pemasukan kepada Provinsi dan Kabupaten dari event kelas internasional ini,” kata Feryal.
Namun ia yakin dari adanya sirkuit ini sangat besar pengaruhnya bagi ekonomi dan pariwisata NTB, asalkan pemerintah serius dalam membangun sistem yang baik.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs H Fathurrahman, M.Si, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/01) menjelaskan, dalam menyambut MotoGP pada Maret 2022 mendatang, pihaknya bersama Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM akan berkoordinasi dengan ITDC sebagai pelaksana MotoGP untuk memperluas spot atau space untuk UMKM terutama meminta space di dalam ruang penonton sirkuit.
“Saat WSBK kemarin karena faktor situasional, karena hujan jadi tidak terlalu ada pergerakan untuk UMKM,” katanya.
Ia menjelaskan, pada prinsipnya ia ingin semua UMKM merasakan manfaat dari adanya WSBK dan MotoGP tetapi karena keterbatasan space yang diberikan oleh ITDC, sehingga hanya sekitar 150 UMKM saja yang dapat tempat.
“Kita sama-sama berharap akan ada space yang lebih untuk UMKM di MotoGP nanti, dan kami akan memfasilitasi terkait hal itu,” jelasnya.
Tentunya, ia juga berharap para UMKM tetap eksis meningkatkan kualitas dan standarisasi produk dan pemerintah akan memfasilitasi. Termasuk coaching, mentoring, dan edukasi kepada UMKM.
Sementara itu, untuk program NTB Care, ia mengakui semenjak diluncurkan satu tahun lalu, kondisi masih dibatasi oleh Covid-19 dan pada tahun ini pola managemen NTBCare sedang dirombak untuk lebih baik.
“NTB Mall ini sebenarnya lebih kepada e-commerce, bukan ritel modern nya, tetapi bagaimana UMKM ini bisa mengenal platform digital tersebut sehingga pangsa pasarnya lebih luas,” ujarnya.
Dalam NTB Mall ini 300 produk UMKM yang sudah memiliki standarisasi layak jual. Dengan bergabungnya di NTB Mall ini nantinya akan diedukasi agar UMKM ini lebih cepat berkembang.
E-commerce ini penting sekali, karena semakin lama teknologi dan pasar digital akan semakin berkembang. Untuk itu, ia berharap UMKM harus terus eksis dan menunjukan kesungguhannya.
Ia mengaku, dalam program NTB Mall ini membutuhkan dana besar untuk promosi dan kegiatan lainnya namun tidak dipaparkan berapa dana secara rinci.
“Sementara saat ini dukungan dana ada tetapi cukup untuk kegiatan sosialisasi, akurasi, mentoring dan coaching UMKM,” katanya.
Untuk membangun UMKM, khusus di moment motoGP, pemerintah juga akan berupaya agar produk UMKM dapat masuk ke hotel-hotel di Lombok Tengah dan Kota Mataram serta hotel-hotel lainnya.
Sehingga para pengunjung MotoGP dapat mengakses produk UMKM langsung dari hotel menggunakan barcode.(CR.N)
