H.Sutarman ; Joint Venture Solusinya Petani Bawang

Harian amanat, Bima.-

Untuk menanggulangi persoalan dari hilir hingga hulu yang terjadi pada petani bawang Bima, memerlukan sebuah Politica Will pemerintah daerah.

” Political Will atau keberanian Pemerintah daerah khususnya Pemda Kab Bima dan Kota Bima dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan nasib petani, kenapa pemerintah kabupaten dan kota? Karena bersinerginya kedua pemerintahan ini sangat dibutuhkan saat ini,” ujar Ir.H.Sutarman,SE.MM.

Komisaris PT. Rangga Mineral ini menerangkan bahwa saat ini pemerintah harus punya target dalam menyelesaikan persoalan yang kerap terjadi hampir setiap tahun ini.

” Kebutuhan pokok petani itu adalah Bibit, obat, pupuk dan biaya sehari-hari, ini yang tidak bisa hilang dan ini harus ditangani hanya dengan keberanian power pemerintah, caranya yah itu bikin Join vinture company,” jelasnya.

Pembentukan Joint Company ini sumber dananya dari APBD dua daerah.
Yakni melalui penanaman modal kepada Perusda kab kota Bima yang ada.yang fungsinya seperti Bulog.

Kenapa harus kedua Pemda ini bersinergi, karena fasilitasnya ada di Kota Bima, sedangakn sumber dayanya ada di kabupaten.

” Inilah bentuk tangan dingin dan power pemerintah, wadahnya itu Perusda, perangkatnya adalah Perda, perbup, perwali, instruksi dan aturan hukum lainnya sebagai rujukan Perusda untuk membuat company dalam urusan bisnis to bisnis,”

Menurutnya Pihak Swata yang telah menanamkan modal untuk urusan hajat hidup petani, tidak bisa diharapkan karena bisa jadi, soal harga itu bukan akibat market tetapi itu akibat cukong-cukong.

” Nah, jika kedua pemerintah sudah punya Company, maka joint company itu bisa memonopoli perdagangan Bibit, obat ,pupuk dan kebutuhan petani lainnya, sedangkan pihak ke tiga bisa saja berusaha tetapi harus membeli melalui company milik Pemerintah,” urainya.

Menurutnya Penanganan kebutuhan petani itu memang sebaiknya dilakukan oleh Company milik Pemerintah, karena gampang mengawasi baik itu mulai dari penanaman hingga saat distribusi”.

Dengan adanya Joint Company milik pemerintah maka banyak multi efek yang bisa di dapatkan, karena segalanya dimiliki pemerintah mulai dari soal uang hingga infrastruktur penunjang lainnya.

Sedangkan soal bagaimana menstabilkan harga, Company bisa menyediakan Gudang untuk petani bawang. Karena methode pengeringan itu mudah tergantung angin dan matahari, sehingga suhu bisa diatur.

Dan jika Joint Company itu bisa dilakukan, maka perlu seorang yang Profesional yang mengendalikannya.
Profesional itu bukan dalam soal teori semata tetapi pengalaman, integritasnya teruji, baik dalam memenej perusahaan maupun dalam tindakan sosial, karena berhubungan dengan para hajat hidup ribuan petani.
” Saya yakin, karena saya sudah survey, jika saran ini bisa dilakukan oleh Pemkab dan Pemkot maka in syaa Allah, peristiwa yang berulang tentang kisah pilu petani ini akan teratasi, dan efeknyapun besar bagi PAD kedua daerah,” ujarnya.

Ir H.Sutarman pun menjelaskan untuk memperkuat kerjasama dan sinergitas petani dengan stakesholders terkait, sekaligus meningkatkan kapasitas petani perlu membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Joint Comoany ini adalah salah satu skema yag pas untuk menggerakkan Petani sebagai sumberdaya manusia, yang merupakan pemilik lahan, sekaligus sebagai tenaga kerja produktif.”

Namun begitu, petani memiliki keterbatasan modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, peran Company itu menjadi penting. Setiap pinjaman memerlukan jaminan di bank, maka disinilah fungsi lain dari Company itu. Yakni sebagai off taker penyerapan hasil produksi petani dan mampu menyediakan benih, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya.

Mantan Calon Walikota Bima ini menjelaskan bahwa jika Joint Company ini bisa segera terwujud, maka bukan tidak mungkin Bima bisa masuk dalam kalender Program Penyedia Pangan Nasional.

Menurutnya dalam pengembangan kawasan Pangan Nasional yang tengah menjadi Prioritas Presiden Jokowi itu
akan dibangun model industri hulu-hilir termasuk pasca panen, sehingga nantinya akan ada “market place” seperti pasar modern.

Jika Company ini ditangani Pemerintah maka Company bisa mengupayakan peningkatan kapasitas petani dengan membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) untuk pengembangan komoditas hortikultura dan penyiapan benih hortikultura bermutu.(Sri Miranti)