Bima, Harian amanat.com,- Pelayanan dasar merupakan kunci bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) atau Humas Development Ideks ( HDI ).
Pemerintahan In-Dah terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan serta dukungan infrastruktur yang memadai.
Seperti masalah kesehatan, melalui Dinas PERKIM pemerintahan In-Dah telah melaksanakan perbaikan dan pembuatan Infrastruktur dalam bidang kesehatan dengan membuat sumur air bersih dan Sanitasi di setiap desa di seluruh kecamatan yang ada.
Upaya-upaya memperbaiki kesehatan pendidikan dan taraf hidup ekonomi masyarakat, terus dilakukan. Sehingga capaian peningkatan Ketahanan dan kemapanan sumber daya manusia yakni warga masyarakat Kabupaten Bima, dalam kurun kepemimpinan IN-DAH sesuai visi misi Bima Ramah mengalami kenaikan yang signifikan.
Tolok ukurnya adalah tingkat kematian ibu dan anak, stunting dan gizi buruk dalam porsentase yang sangat rendah dan sudah dilewati. Hal itu dibuktikan dengan capaian kinerja dan prestasi Gemilang yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2019 dalam pelayanan kesehatan dengan meraih Peringkat 2 Nasional dalam Program Gebrak Bimatika. Yaitu sebuah program pelayanan kesehatan ibu dan anak, stunting, anemia dan gizi buruk.
Dan jika ukurannya adalah tingkat partisipasi Pendidikan maka Kabupaten Bima merupakan Kabupaten pencetak sarjana, dan usia sekolah peringkat tiga tertinggi di NTB.
dan jika ukurannya standard hidup layak, maka Kabupaten Bima berdasarkan data dan akreditasi dari Pemerintah Pusat telah Keluar dari daerah tertinggal.
IPM kabupaten Bima mencerminkan kenaikan setiap tahunnya, seperti 2017 dari 66, 38 menjadi 67, 35% di tahun 2018 dan 68, 37% di tahun 2019. Kenaikan yang berkisar antara 0, 83% hingga 1, 37 % itu artinya meningkat dari level sedang menjadi tinggi di tahun 2019.
Untuk diketahui bersama bahwa IPM untuk Kabupaten Bima tidak bisa diukur berbanding lurus dengan anngka-angka tematik, tetapi mesti berdasarkan pola hidup riil masyarakat. Karena biasanya ada kecenderungan variable yang di syaratkan yang menjadi ukuran, namun dilapangan bisa saja tidak linear karena faktor terbuka atau tertutupnya masyarakat saat pendataan atau mengisi responden. Seperti soal standard hidup layak yang diukur dengan peningkatan ekonomi dan daya beli. “ masyarakat Kabupaten Bima memiliki kemampuan daya beli yang tinggi, jadi jika variable itu yang menjadi patokannya maka hubungannya tidak akan linear sehingga koefisien korelasi angka IPM akan sangat mengecil karena merupakan cerminan komulatif dari 3 indikator itu. “ ujar Khaerudin Juraid Konsultan Politik IN-DAH, kepada Harian amanat.com saat memaparkan keberhasilan visi misi Bima Ramah, senin 20/10 di halaman Pendopo Asi Toi.
Ia melanjutkan bahwa mengukur kinerja pemerintah dan pembangunan yang di capai itu tidak bisa serta merta dengan merujuk atau mencontoh Kabupaten atau Kota lainnya, karena Kultur, letak geografis Daerah Kabupaten Bima yang berjauhan menjadi kendala untuk mampu melihat sebuah keberhasilan yang dicapai. Dan itu berlaku pada Siapapun Pemimpinnya akan mengalami hal yang sama.
Oleh karenanya Bagi IN-DAH cerminan dari Pelaksanaan dan kemampuan dalam merealisasikan seluruh Program dalam Visi Misi Bima Ramah itu lah tolok ukur sebuah keberhasilan. Soal ada yang belum terselesaikan dan masih ada yang harus di tingkatkan, memang itu pasti akan terjadi.
“ yang jelas, Bima ini sebuah Daerah Kabupaten, yang tidak memiliki kewenangan penuh atau otonomi dalam soal mengelola Viskal maupun Keuangan Daerahnya. Semua itu kewenangan Pemerintah Pusat. Soal Loby anggaran di DPR RI atau Investasi. Tanpa dukungan anggota DPR RI dari NTB daerah tidak akan mampu mendapatkan anggaran tambahan. karena soal loby anggaran ini, tidak mudah. Banyak kepentingan daerah lainnya disana. Dan untuk meloloskan anggaran tersebut perlu sokongan lainnya yang bisa saja berakibat pada tindakan gratifikasi jika salah melakukannya.jadi INDAH itu berbuat nyata sesuai realitas yang ada saja. Dari pada berpikir visioner tetapi hanya PHP saja, dan bisa berakibat pada tindak korupsi dan gratifikasi, “ ujarnya.
Dan Umi itu memiliki kemampuan memenej pekerjaan yang luar biasa, sautu contoh banyak program Pemerintah Pusat Presiden Jokowi yang masuk di daerah seperti Beasiswa dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar yang memberikan beasiswa kepada pelajar SD hingga Mahasiswa, Kartu SEMBAKO Murah, Kartu Pra Keja, Kartu Indonesia Sehat, BPJS, PKH.
Semua Program Presiden itu tidak pernah di klaim sebagai Programnya. Umi hanya Fokus keberhasilan Bima Ramah, dengan terus memberi pelayanan kepada Para Marbot/ Bilal Masjid, Kadus, RT/RW, Guru Ngaji, Sukarela, PKBM, Karang Taruna, Kepemudaan, LSM, Koperasi, UMKM, IKM,Bumdes, perbaikan sistim Pertanian, Nelayan, Buruh Pasar, Kesejahteraan Petugas Persampahan, menumbuh kembangkan Pengelolaan Bank Sampah, menyekolahkan dan Pelatihan bagi Perempuan desa IRT, KTP Gratis di tempat, dan banyak program pemberdayaan lainnya.
Khaer menambahkan bahwa Sokongan Pemerintah Pusat untuk kemajuan Kabupaten Bima, setiap tahunnya sangat nampak, kehadiran Presiden, Kehadiran Mentri yang berkali-kali, itu sebuah tanda adanya perhatian dari Pemerintah Pusat terutama Istana Negara terhadap Kabupaten Bima. “bandingkan dengan Kabupaten dan Kota Lainnya yang berada di NTB, Bima di era Pemerintahan IDP-DAHLAN sangat spesial dimata Instana Negara, itulah Kelebihan dahsyat seorang Bupati IDP perempuan tangguh yang selalu di dzolimi lawan politiknya, jadi wajar Jika Banyak Partai Politik bahkan Calon- Calon lain ingin menjadi Wakil dari IDP, karena mereka semuanya mengakui kelebihan dan kesuksesan Umi memimpin Bima.” Pungkasnya. ( 045 )
